SOLOPOS.COM - Beberapa warga melewati jalan yang sedang dilebarkan di wilayah Dusun Nglinggo, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo, Selasa (19/4). Pelebaran jalan yang dilakukan dengan memapras tebing tersebut merupakan bagian dari program bedah menoreh.(Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Proyek rencana pembangunan Bedah Menoreh di Kulonprogo, mulai memasuki tahap perencanaan dan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Proyek rencana pembangunan Bedah Menoreh di Kulonprogo, mulai memasuki tahap perencanaan dan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU PKP) Kulonprogo, Nurcahyo Budi Wibowo mengungkapkan, selain tahapan itu, langkah juga dilanjutkan dengan proses pengadaan tanah di desa Kebonharjo, Samigaluh.
Jajarannya berharap pembebasan lahan di sana bisa diselesaikan, maksimal pada 2018 mendatang.
Jajarannya berharap pembebasan lahan di sana bisa diselesaikan, maksimal pada 2018 mendatang.
“Jadi tahapan bisa dilanjutkan menyiapkan konstruksi badan jalan,” ujarnya, Selasa (1/8/2017).
Nurcahyo belum dapat memastikan jumlah bidang tanah yang perlu dibebaskan dan anggaran yang diperlukan, mengingat proses penghitungan masih berjalan di lapangan, sehingga jumlah terus dinamis.
Dilihat dari kelaikan geometri dan standar jalan, jalur bedah menoreh tidak dapat dijadikan sebagai jalan nasional. Namun, jajarannya terus melakukan koordinasi bersama.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menuturkan, program pembangunan jalan bedah menoreh akan tetap jalan, karena sudah sinkron dengan program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
Program bedah menoreh berfungsi untuk menghubungkan akses New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan Jogja wilayah utara dan wilayah perbatasan Jawa Tengah. Sekaligus sebagai akses dari NYIA menuju Borobudur, dan mengembangkan potensi wisata di kawasan Pegunungan Menoreh.
Secara bertahap pembangunan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ide program ini memang merupakan an-sich Kulonprogo, namun harapannya ke depan mendapat dukungan dari Pemda DIY dan Pemerintah pusat.
Bappeda mendapat ketugasan mengidentifikasi dan memetakan jalan-jalan dan titik-titik lokasi di Kecamatan Samigaluh, yang dapat menjadi penopang KSPN Borobudur, Jawa Tengah. Bappeda juga mencari posisi yang menarik untuk melihat Borobudur dari atas.
Identifikasi dan pemetaan ini adalah tindak lanjut ditetapkannya Salaman, Bener, dan Tritis (Samigaluh) sebagai kawasan penopang KSPN Borobudur oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
Selanjutnya, Pemkab akan mengusulkan kepada tim percepatan KSPN Borobudur untuk mendapat persetujuan dan dibiayai pembangunannya.
“KSPN Borobudur ada dua kawasan, yakni kawasan otorita dan kawasan koordinatif. Kawasan otorita sudah disepakati meliputi tiga kabupaten yakni Magelang di wilayah Kecamatan Salaman, Kulonprogo di Samigaluh, dan Purworejo di Bener,” tuturnya.