SOLOPOS.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, bicara mengenai wisata daerah di acara syawalan di Bangsal Sewokoprojo, Kecamatan Wonosari, Kamis (13/7). (JIBI/Harian Jogja/Irwan A. Syambudi)
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur DIY di antaranya angka kemiskinan yang tertinggi di Pulau Jawa
Harianjogja.com, JOGJA–Tak hanya angka kemiskinan yang tertinggi di Pulau Jawa saja, persoalan lain yang menjadi bahan evaluasi terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur DIY adalah tidak tercapainya lima indikator kerja utama pemerintah DIY belum memenuhi target.
Kelima indikator itu masing-masing adalah Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara, serta Load Factor.
Hal itu diutarakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ AMJ DPRD DIY Arif Setiadi. Saat ditemui usai Rapat Paripurna Penyerahan Keputusan DPRD DIY tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ AMJ Gubernur DIY, Selasa (1/82016) di Gedung DPRD DIY, ia berharap Gubernur DIY benar-benar mencermati persoalan tersebut. “Gubernur DIY harus merumuskan serta mengambil serta menerapkan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Khusus untuk indikator Ketimpangan Antar Wilayah, ia menyarankan kepada pemerintah DIY untuk segera mengerahkan energi dan sumber daya yang maksimal. Pasalnya, angka Ketimpangan Antar Wilayah di DIY tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara.
Seperti diketahui, jika dilihat dari rasio gini, angka Ketimpangan DIY memang melampaui angka di tingkat nasional. Tahun 2016 lalu, angka Ketimpangan DIY mencapai 0,425, sedangkan angka tingkat nasional saja hanya 0,394.
Begitu pula terkait dengan prioritas pembangunan daerah di sektor pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan dalam negeri. Dinilainya, hal ini belum terjadi pemerataan. “Investasi dalam negeri di Jogja dan Sleman misalnya yang mencapai 72,67%. Sedangkan di Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul jauh di bawah itu,” ucapnya.
Hal itu menurutnya akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja hanya berkisar 56% dari target.
Secara keseluruhan, keistimewaan DIY seharusnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Sayangnya, desain penganggaran yang dilakukan selama ini tidak dilakukan secara maksimal.
Menurutnya, perencanaan cenderung sol dengan tertutup antara pemerintah eksekutif DIY dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seharusnya, perencanaan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak lain, tak terkecuali legislatif sebagai representasi atas aspirasi rakyat. “Kalau tertutup, jadi rawan kepentingan kan,” keluhnya.
Terkait hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi justru menilai data dari Badan Pusat Statistik kurang riil. Menurutnya, dengan sistem sampling dan pola pendekatan yang hanya terpusat pada kebutuhan ekonomi tanpa melihat aset yang dimiliki masyarakat, menurutnya jelas tidak fair.
“Nanti kami akan coba lakukan pengumpulan data dengan pendekatan by name dan by address,” ucapnya.