SOLOPOS.COM - Shinta Ratri (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Waria juga memiliki kehidupan yang sama dengan orang pada umumnya dan juga perlu dihargai.
Harianjogja.com, JOGJA — Semua waria tak tak pernah memilih menjadi waria, begitulah yang diyakini Shinta Ratri, pegiat Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo) dan pendiri Pondok Pesantren Waria Al Fatah, Jogja. Baginya, sama seperti manusia lain, waria juga harus terus memperbaiki kualitas hidup untuk mencapai kata sejahtera.
Tanpa menyebutkan angka tahun, Shinta Ratri mengingat saat ia baru saja lulus dari sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jogja. Saat itulah, dalam ingatan Shinta, peristiwa sangat penting dalam hidupnya terjadi.
Ia “didudukkan” oleh anggota keluarga, seisi rumahnya. Ada bapak, ibu dan tujuh saudaranya yang sangat serius memberikannya pilihan.
“Jawaban saya tegas. Saya tidak pernah memilih jadi waria. Tapi bagaimana lagi, saya adalah waria,” kenang Shinta saat ditemui di rumahnya, Kamis (19/7/2017).
Semua waria tak pernah memilih jadi waria. Kesimpulan itu ia yakini sejak momentum deklarasi di depan keluarga yang kerap dinamai dengan istilah coming out dalam dunia para waria.
Ketika coming out, ia merasa jauh lebih beruntung dibanding kebanyakan waria lain. Meski sempat kecewa, tapi tak ada satu pun dari keluarganya yang lantas “membuangnya”.
Keluarganya bahkan dengan bangganya memperkenalkan anaknya sebagai perempuan, bukan lagi sebagai seorang remaja pria. Lebih beruntungnya lagi, ia masih mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.
Setidaknya, selama duduk di bangku kuliah itulah, ia menyadari bahwa keberuntungan itu adalah modal untuk menyadarkan bahwa waria adalah manusia seperti yang lainnya. “Saya selalu berprinsip, hidup itu harus berguna.”
Setahun kuliah, ia lantas bertemu dengan rekan-rekannya sesama waria. Mereka lah yang lantas mengajaknya turut serta dalam Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo).
Saat itu, Iwayo baru saja didirikan. Merasa memiliki spirit yang sama, ia pun semakin serius mengikuti organisasi tersebut. Bersama pengurus Iwayo seperti Maryani, Yuni, ia terus berusaha menggandeng waria yang saat itu kondisinya jauh lebih buruk ketimbang sekarang.
Ketika itu, kendati sama-sama banyak hidup di jalanan waria masih banyak yang bekerja sebagai pemulung, dan tentu saja, pekerja seks. Terbuang dari keluarga, membuat kebanyakan waria itu hidup seadanya di jalanan. Karenanya, isu persoalan waria saat itu memang banyak seputar Infeksi Menular Seksual (IMS).
Ketiadaan modal dan keahlian membuat mereka pun akhirnya takluk oleh jalanan. Alhasil, secara alamiah, moral mereka pun seolah dibentuk oleh jalanan itu sendiri. Dari situlah, ia beranggapan bahwa waria itu perlu digandeng, perlu didampingi.
Nyaris satu dasawarsa berjuang, akhirnya ia pun menyerah juga. Minimnya pendanaan, ditambah dengan banyaknya persoalan internal, membuatnya bersama pengurus saat itu memutuskan memvakumkan Iwayo untuk sementara. “Sekitar tahun 2010 kami memutuskan menghidupkan lagi Iwayo,” katanya.
Melek Organisasi
Paska-menghidupkan lagi Iwayo, dukungan semakin bertambah. Tapi itu bukan lantas membuatnya mudah menggandeng dan menyadarkan rekan-rekan warianya untuk melek organisasi.
Ia tak memungkiri, kualitas sumber daya manusia waria di Jogja terbilang cukup rendah. Tapi justru itulah tantangannya. Bagi anak ketiga dari delapan bersaudara ini, kesejahteraan waria yang tak kunjung membaik semakin memacunya untuk mengembangkan Iwayo.
Beruntung, dengan dibentuknya organisasi waria lain macam Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) pada 2006 membuat kerja Iwayo ketika itu menjadi lebih mudah.
Setidaknya, ia bisa berbagi dengan organisasi itu. Jika Iwayo lebih banyak bergerak pada advokasi kebijakan pemerintah dan pemberdayaan kesejahteraan waria, di Kebaya, waria bisa tertangani masalah kesehatannya.
Tak cukup hanya organisasi, bersama Maryani, ia pun membentuk Pondok Pesantren (Ponpes) Al Fattah, tepatnya pada 8 September 2008. Melalui ponpes itu, ia ingin waria tak hanya sejahtera, tapi juga memiliki kehidupan religius dan spiritualitas yang kuat.
Kini, ponpes sederhana yang aktivitasnya dilakukan di rumahnya sendiri itu, terus diupayakannya untuk hidup. Tentu saja, dengan pendanaan yang seadanya dari sumbangan beberapa pihak yang ikhlas peduli dengan para waria. “Bukan [lembaga] funding. Kami memang menghindari funding,” katanya tegas.
Idealismenya patut diacungi jempol. Ia tak ingin ponpesnya itu didikte oleh kaum pemilik modal. Ia hanya ingin membesarkan ponpesnya dengan caranya sendiri. Ia tak ingin niat mulianya dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang nanti akan merugikan rekan-rekannya.
“Saya hanya ingin memperbaiki kualitas hidup waria. Itu saja,” tegasnya.
Berhenti Lecehkan Kami
Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) menjadi salah satu alasan Shinta Ratri teguh dalam perjuangan bersama Ikatan Waria Yogyakarta (Iwayo).
Bukan tanpa alasan. Waria kerap menjadi korban keganasan regulasi itu berikut aparatnya. Terlebih melalui regulasi itu, pemerintah kerap menganggap pengamen termasuk dalam kategori gepeng yang harus ditertibkan. Parahnya lagi, waria sudah terlanjur kerap diidentikkan dengan pekerja seks.
Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali ia dan Iwayo harus berjuang keluar masuk Dinas Sosial DIY hanya untuk mengurus administrasi demi mengeluarkan rekannya sesama waria dari jeratan razia petugas.
“Pengamen disamakan dengan gepeng. Padahal, banyak dari kami kan cari uangnya dari ngamen,” keluh Shinta.
Sesuai prosedur, setelah tergaruk razia, semua orang yang tergolongkan sebagai gepeng akan dikumpulkan dalam satu ruangan. Tentu saja, orang-orang yang kerap dianggap sebagai sampah masyarakat itu terdiri dari beragam macam.
Mulai dari gelandangan dan pengemis sendiri, hingga pengamen, preman, bahkan, orang dengan gangguan kejiwaan. “Jelas kami tak terima jika kawan-kawan kami disatukan ruang dengan orang dengan gangguan kejiwaan. Memangnya kami ini apa?” tanya Shinta tegas.
Menurutnya, hal itu jelas adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, jika boleh jujur, tak semua waria bekerja sebagai pekerja seks. “Pengamen iya, tapi pekerja seks, tunggu dulu.”
Masih segar di ingatan Shinta, ketika dia dan kawan-kawannya berjuang keras mengeluarkan Nur, salah satu kawannya dari ruangan pengap di Panti Sosial Bina Netra, Jalan Parangtritis KM 5 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, tahun lalu.
Saat itu Nur yang sedang mengamen di kawasan Sunmor, kompleks Universitas Gadjah Mada (UGM) harus lari tunggang langgang setelah dikejar-kejar aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Nahas, waria yang sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta katering itu pun terjatuh saat berlari. Alhasil, ia pun digelandang petugas.
Sesuai prosedur, sebelum pemerintah melakukan assesment, para terjaring itu pun harus menjalani pendataan terlebih dulu.
“Saat itulah, Nur disatukan dengan orang dengan gangguan kejiwaan. Perlakuan satpamnya pun di sana kasar,” ujarnya.
Shinta tak ingin peristiwa itu terjadi lagi. Itulah sebabnya, selain memberikan penyadaran kepada rekan-rekannya sesama waria, ia pun merasa perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemerintah.
“Biar semua tahu, waria itu juga manusia. Kami ini tak pernah memilih untuk jadi seperti ini,” katanya.
