Ilustrasi penataan PKL oleh aparat Satpol PP. (JIBI/Solopos/Antara/Aries Zaldi) Ilustrasi penataan PKL oleh aparat Satpol PP. (JIBI/Solopos/Antara/Aries Zaldi)
Selasa, 1 Agustus 2017 18:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

PENATAAN PKL
DPRD Semarang Segera Revisi Perda PKL

Penataan pedagang kaki lima (PKL) diupayakan diatur peraturan daerah (perda) baru oleh DPRD Semarang.

Solopos.com, SEMARANG —DPRD Kota Semarang segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Langkah itu ditempuh dengan harapan penataan PKL bisa lebih maksimal mendukung pembangunan Kota Semarang.

“Secara filosofis, keberadaan PKL harus bisa dipadukan dengan pembangunan kota sehingga bisa mendukung, bukan sebaliknya,” kata anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang Suharsono di Kota Semarang, Senin (31/7/2017). Diakuinya, selama ini banyak permasalahan PKL di Kota Semarang yang belum bisa tertangani secara maksimal sehingga diperlukan pendataan dan pengawasan secara terprogram terhadap keberadaan PKL.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan regulasi yang ada harus bisa menata dan memberdayakan PKL, bukan hanya mengatur dan membina sehingga penting untuk merevisi perda penataan PKL yang kini berlaku. “Raperda ini disusun menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 yang juga mengatur mengenai PKL,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang itu.

Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL akan mencakup lokasi pendirian PKL, penataan, pembinaan, hingga hak dan kewajiban PKL, pengawasan pemerintah, berikut sanksi jika ada yang melanggar aturan. Keberadaan PKL, sambung Suharsono, tentunya harus memperhatikan berbagai aspek, di antaranya estetika, kebersihan lingkungan, kesehatan, dan keamanan sehingga mendukung kemajuan Kota Semarang.

“Pembahasan awal hari ini oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang bersama organisasi perangkat daerah [OPD] terkait untuk harmonisasi dan sinkronisasi antara naskah akademik dan draft,” katanya.

Menurut dia, raperda yang merupakan usulan dari Pemerintah Kota Semarang itu merupakan upaya mengatasi persoalan PKL sehingga tidak ada yang sembarangan mendirikan lapak PKL untuk berjualan. “Namun, tidak juga ada gusur menggusur. Jadi, tidak juga jamur menjamurnya PKL tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah daerah. Semuanya ada mekanisme perizinan dan penegakan aturannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Semarang Endro P Martanto mengatakan kendala penegakan Perda PKL selama ini, antara lain masih rendahnya kesadaran PKL mematuhi aturan. “Terutama, jam operasional. Masih banyak juga mereka yang sering meninggalkan lapak-lapaknya setelah berjualan. Sebenarnya, kalau mereka patuh, tidak ada istilah razia Satpol PP,” tegasnya.

Selama ini, kata dia, hampir setiap hari, baik siang maupun malam Satpol PP Kota Semarang terus melakukan razia, sementara para PKL yang bandel malah terkesan kucing-kucingan dengan aparat Satpol PP yang melakukan razia penataan PKL.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

CV.TIGA SELARAS BERSAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Kepada H.B. Jassin

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (31/7/2017). Esai ini karya Hanputro Widyono, editor buku Jassin yang Kemarin (2017) dan  berstatus mahasiswa di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah hanputrowidyono@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Jassin…