Murtanti Murtanti (Istimewa)
Selasa, 1 Agustus 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Subsidi Ruang Publik bagi PKL

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (28/7/2017). Esai ini karya Murtanti J.R., dosen di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah mjanirahayu@gmail.com.

Solopos.com, SOLO — Pada pertengahan Juli lalu Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja membongkar tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) liar di trotoar sepanjang Jl. R.W. Monginsidi, Solo.

Para PKL yang mayoritas pedagang makanan dan minuman siap saji ini diberi kesempatan berdagang pada malam hari dengan sarana dagang yang dapat dibongkar dan dipasang lagi. Secara keseluruhan PKL yang berasal dari Solo akan diberi kesempatan mengajukan permohonan izin berdagang kembali, namun tidak demikian bagi PKL yang berasal dari luar Solo.

Pembongkaran tempat berjualan PKL seperti yang terjadi tersebut sering kali kita jumpai di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, Bandung, dan juga Jogja.

Para PKL berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di lapangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, kekumuhan, merusak keindahan kota,  sampai melanggar peruntukan lahan/ruang terbuka hijau.

Upaya penertiban PKL sering kali terdengar menimbulkan bentrokan dan perlawanan fisik antara aparat Satpol PP dengan para PKL karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah itu. Pemerintah dihujat dan langkah demikian ini disebut sebagai kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin.

Kondisi di Solo

Penertiban PKL di Kota Solo jarang terdengar menimbulkan konflik atau bentrokan antara aparat pemerintah dan PKL.  Para PKL pernah berdemonstrasi setelah penertiban, namun para PKL melakukannya tidak secara membabi buta.

Pemerintah Kota Solo sangat terbuka dan kooperatif dalam mengakomodasi kepentingan seluruh warga kota, termasuk PKL. Hal ini tampak dari proses pendekatan pemerintah ketika menata dan memindah PKL di kawasan Monumen ’45 Banjarsari yang dipindah ke Pasar Klithikan Notoharjo pada 2006 yang kemudian disusul dengan penataan di kawasan Manahan yang sifatnya stabilisasi.

Setelah 10 tahun lebih dilakukan, penataan PKL tetap terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Solo, terutama penataan stabilisasi, apalagi ketika dunia menyoroti penataan PKL yang tanpa konflik, meski selama ini Solo dikenal sebagai kota konflik (Basuki, 2003).

Selanjutnya adalah: Menjadi tempat studi banding…

NASMOCO SOLOBARU, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Subsidi Ruang Publik bagi PKL

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (28/7/2017). Esai ini karya Murtanti J.R., dosen di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah mjanirahayu@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Pada pertengahan Juli lalu Pemerintah Kota Solo…