SOLOPOS.COM - Puluhan tiang pancang overpass terpasang di atas ruas Tol Soker Desa Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Senin (31/7/2017). (Aries Susanto/JIBI/Solopos)
Tol Solo-Kertosono, sejumlah warga Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, menolak overpass.
Solopos.com, BOYOLALI — Proyek pembangunan jalan layang (overpass) di atas ruas tol Solo-Kertosono (Soker) sebelah barat Bandara Adi Soemarmo kembali menemui jalan buntu.
Sebagian warga sekitar proyek memprotes proyek pemasangan tiang pancang dengan dalih uang kompensasi tanah tambahan mereka belum diberikan. Informasi yang dihimpun Solopos.com di Kantor Balai Desa Ngesrep, Ngemplak, Senin (31/7/2017), sebagian warga di sekitar proyek menghentikan aktivitas pemasangan tiang pancang.
Alasannya, tanah mereka yang terkena proyek tambahan belum diberikan kompensasi. Selain itu, mereka menilai pemasangan tiang pancang meretakkan bangunan rumah mereka.
Alasannya, tanah mereka yang terkena proyek tambahan belum diberikan kompensasi. Selain itu, mereka menilai pemasangan tiang pancang meretakkan bangunan rumah mereka.
Mereka menuntut ada kejelasan nilai ganti rugi, baik kerugian materiil, maupun nonmaterial atas pemasangan tiang pancang di dekat rumah mereka.
Kepala Desa Ngesrep, Joko Widodo, membenarkan informasi itu. Namun, baru kali itu dia menerima keluhan dari warganya.
Joko belum bisa memastikan bagaimana duduk permasalahannya. Yang jelas, kata dia, ada warga yang memintanya memediasi permasalahan dengan pelaksana proyek di lapangan ihwal pemasangan tiang pancang.
“Saat ini, warga meminta pembangunan overpass dihentikan dulu sebelum ada kesepakatan,” terangnya.
Menanggapi hal itu pelaksana humas tol Soker, Supriyanto, menjelaskan warga mempersoalkan kompensasi soal tanah tambahan. Padahal, kata dia, proyek pemasangan tiang pancang saat ini berada di lokasi yang sudah dibayar kompensasinya.
“Sebagian warga itu maunya minta kompensasi tanah tambahan dibayar sekalian. Lha itu kan bukan kewenangan kami. Kami pelaksana proyek di lapangan, bukan mengurusi kompensasi,” jelasnya.
Selain itu, jelas Supri, permintaan warga soal nilai kompensasi keretakan tembok rumah di luar nalar. Dia menyebutkan satu rumah minta uang kompensasi kerusakan tembok senilai Rp1,5 miliar.
“Ini kan sudah enggak masuk akal. Padahal, kami sudah menyiapkan dana kompensasi untuk perbaikan tembok jika memang rusak. Tapi, ada aturannya sesuai hukum, bukan seenaknya,” terangnya.
Hingga saat ini, kedua pihak belum menemui kata sepakat. Salah seorang warga yang menemui Kades enggan berkomentar saat ditanyai Solopos.com.