News
Senin, 31 Juli 2017 - 22:30 WIB

Susi Pudjiastuti Persilakan Cabut Subsidi Solar Nelayan, Tapi Ini Permintaannya

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Selasa (22/12/2015). (JIBI/Antara Foto/Oky Lukmansyah)

Menteri Susi Pudjiastuti mempersilakan Pertamina mencabut subsidi solar bagi nelayan besar, namun jangan sampai langka.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan nelayan membutuhkan ketersediaan solar di banyak tempat ketimbang BBM subsidi. Pendiri maskapai Susi Air itu meminta PT Pertamina (Persero) memprioritaskan pemerataan distribusi BBM ke pulau-pulau terluar.

Advertisement

Dia mengaku telah menyampaikan usulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan agar subsidi solar untuk nelayan pemilik kapal ukuran 30 gros ton (GT) ke bawah dicabut. Sebelumnya dia mengegolkan penghapusan subsidi untuk pemilik kapal di atas 30 GT.

“Jadi, tolong, [jika subsidi] dicabut, tapi kembalikan solar ada di mana-mana karena dibutuhkan nelayan. Itu permintaan kami. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti. Saya akan bicara dengan Pak Jonan dan ingatkan beliau,” katanya di sela-sela penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pertamina, Senin (31/7/2017).

Selain menjadi energi nelayan untuk melaut, Susi mengatakan solar vital bagi pengangkutan ikan dari area penangkapan ikan ke sentra-sentra pengolahan. Ketersediaan BBM di pulau-pulau terluar penting agar aktivitas ekspor dapat dilakukan langsung dari lokasi ke negeri tetangga.

Advertisement

Susi menceritakan ikan yang ditangkap di Morotai selama ini dikapalkan hingga delapan jam ke Bitung untuk diproses. Dari Bitung, ikan yang telah diproses itu diangkut ke Makassar untuk selanjutnya diekspor. Idealnya, kata Susi, ikan itu dapat dikirimkan langsung ke Davao di Filipina atau ke Brisbane di Australia dari Morotai.

Pasokan solar juga penting untuk mengangkut ikan ke pusat-pusat konsumsi di Indonesia barat. Apalagi, pemerintah memasang target konsumsi ikan 46 kg per kapita tahun ini, naik dari realisasi tahun lalu 43 kg per kapita. Sayangnya, pembangunan pulau terluar, termasuk unit pengolahan ikan di dalamnya, terkendala kekurangan listrik dan BBM.

“Lumbung ikan ada di Indonesia timur, Sulawesi, Sumatra, dan selatan Jawa. Kalau semua tidak lancar BBM-nya, ya semua terhenti,” katanya.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif