Warga Bulusulur, Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Sukino, menunjukkan sumur bor dalam buatan 2016, belum lama ini. (Rudi Hartono/JIBI/Solopos) Warga Bulusulur, Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Sukino, menunjukkan sumur bor dalam buatan 2016, belum lama ini. (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)
Senin, 31 Juli 2017 07:35 WIB Rudi Hartono/JIBI/Solopos Wonogiri Share :

KORUPSI WONOGIRI
Soal Proyek Sumur Bor Disidik Kejari, PPK Bungkam

Pejabat pembuat komitmen proyek pembuatan sumur bor di Wonogiri enggan mengomentari penyelidikan Kejari soal proyek itu.

Solopos.com, WONOGIRI — Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek sumur bor dalam di Wonogiri pada 2016, Arso Utoro, tak bersedia memberi tanggapan atas dugaan korupsi proyek yang tengah disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri.

Informasi dari Kejari, PPK proyek sumur bor saat itu adalah Kepala Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Wonogiri. Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kepala Dinas PESDM pada 2016 adalah Arso Utoro.

Pada awal 2017 lalu urusan PESDM diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kini Arso menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Wonogiri.

Ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Jumat (28/7/2017), dia menyatakan belum bisa menanggapi kasus dugaan rasuah proyek sumur bor. Dia juga tak berkomentar banyak ihwal proyek yang ditanganinya tahun lalu itu.

Dia membenarkan sudah diperiksa penyidik Kejari. Dia menginformasikan selain dia terdapat beberapa rekannya yang diperiksa. “Ceritanya panjang. Saya belum bisa menanggapi,” kata Arso.

Saat ditanya langkah apa yang akan diambilnya selama menghadapi proses hukum, dia kembali tak menanggapi. Sementara itu, PT Gidhisa Bangun Persada (GBP) hingga berita ini ditulis belum dapat dimintai konfirmasi.

Saat menelusuri nomor telepon kantor perusahaan bersangkutan melalui Internet, Solopos.com tidak menemukannya. Informasi di situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Wonogiri, PT GBP beralamat di Pasir Leutik No. 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sebagaimana diinformasikan, proyek ini berasal dari APBD 2016 senilai Rp5,7 miliar. Selama masa kontrak pengerjaan proyek hanya selesai  62%. Nilai kerugian negara yang diakibatkan proyek ini diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar.

 

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…