SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (dua kanan) didampingi Menteri BUMN, Rini Soemarno (dua kiri), Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir (tiga kiri) dan Gubernur Kalbar, Cornelis (kanan) meninjau proses groundbreaking mobile power plant (MPP) di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Kamis (2/6/2016). Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalbar guna melakukan Groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 100 MW dan meresmikan PLTU Ketapang 20 MW. (JIBI/Solopos/Antara/Jessica Helena Wuysang)
Isu reshuffle kabinet kembali berembus kencang, bahkan kabarnya pada Juli ini.
Solopos.com, JAKARTA — Rumor reshuffle Kabinet Kerja jilid III menghangat setidaknya dalam sebulan terakhir. Nama-nama menteri yang dikabarkan akan digeser dan nama-nama pengganti beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan.
Kabar ini kemudian kandas dengan sendirinya setelah Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi e-KTP awal pekan lalu. Namun, rumor itu kembali memanas ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dalam agenda yang tidak terjadwal ke Istana Kepresidenan pada Jumat (28/7/2017) sejak sekitar pukul 14.30 WIB.
Menteri-menteri yang dipanggil itu adalah Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Selain itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya juga ke Istana untuk melakukan konferensi pers tentang Bulan Kemerdekaan Agustus 2017.
Menteri-menteri yang dipanggil itu adalah Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Selain itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya juga ke Istana untuk melakukan konferensi pers tentang Bulan Kemerdekaan Agustus 2017.
Di luar Istana, sejumlah suara secara anonim juga turut memanaskan suasana. Selain menteri-menteri dari tim ekonomi yang beredar, sejumlah nama lain juga diisukan masuk dalam radar.
Seorang sumber di lingkaran dalam bahkan menyebut bahwa apabila Presiden ingin menggunakan hak preogratifnya untuk melakukan reshuffle, maka keputusan itu harus diambil pada bulan ini.
“Seperti misalnya ada 3 operasi jantung di Papua. Pak Presiden bilang, ‘itu kok gak diungkap [ke masyarakat]’. Jadi dikomunikasikan ke masyarakat,” kata Nila. Nila Moeloek sendiri merupakan istri dari Faried Anfasa Moeleoek, Menteri Kesehatan era Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie.
Adapun, Wamen ESDM Arcandra mengaku hanya membicarakan mengenai strategi umum sektor energi dengan Presiden. Dia menyebutkan, Presiden menyinggung cost of energy agar lebih adil untuk dunia usaha dan masyarakat.
Arcandra menolak mengatakan ada evaluasi terhadap dirinya dari Presiden. “Kita sedang mengusahakan [perintah Presiden]. Yang penting kerja ajalah kita,” katanya.
Sepekan terakhir, Presiden sedikitnya dua kali menyinggung mengenai sejumlah peraturan di level kementerian yang dinilai menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Salah satu kementerian yang disebut secara eksplisit adalah Kementerian ESDM
Ignasius Jonan adalah menteri yang terakhir keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan. Jonan sendiri diketahui baru mendarat dari Amerika Serikat setelah melakoni kunjungan kerja dan bertemu dengan sejumlah stakeholder, seperti Bos Freeport McMoran Richard Adkerson.
Dia menyebutkan dirinya dan Arcandra menemui Kepala Negara secara terpisah. Jonan mengaku dirinya tidak ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai peraturan menteri yang menghambat investasi.
“Saya makanya mau update ke Pak Arcandra, onok opo iki [ada apa ini]. Tadi barusan ketemu bentar. Saya enggak bahas itu [dengan Presiden],” ujar Jonan.
Jonan juga mengelak ketika disebut membicarakan reshuffle dengan Presiden. Nama Ignasius Jonan sendiri santer disebut akan menggeser Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Pasalnya, setidaknya dalam seminggu terakhir, Rini juga sempat menjadi sorotan setelah Presiden World Bank Group Jim Yong Kim secara eksplisit menyatakan bahwa BUMN bermain terlalu besar dalam proyek-proyek pemerintah. Hal ini kemudian dibantah oleh Rini dan menteri-menteri lain, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.