SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Presiden Jokowi membalas sindiran SBY soal kekuasaan absolut di negara ini.
Solopos.com, CIKARANG — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada kekuasaan yang absolut dan pihak yang menyebutkan ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai sangat berlebihan.
“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung,” kata Presiden Jokowi di Cikarang, Jumat (28/7/2017).
Pernyataan itu merespons pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.
Pernyataan itu merespons pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.
Sebaliknya, Presiden Jokowi memastikan tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Dan juga perlu saya sampaikan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, [kekuasaan absolut] dari mana? Tidak ada,” tegas Presiden.
“[Pernyataan itu] sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesarbesarkan hal yang sebetulnya tidak ada,” jelas Presiden.
Jokowi menyebut pertemuan SBY dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pertemuan biasa. “Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, sangat baik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat,” ungkap Presiden.
Dalam konferensi pers di Cikeas seusai pertemuan tertutup dengan Prabowo semalam, SBY mengatakan kedua partai sepakat mengawal negara ini dalam posisi mereka di luar pemerintahan. “Dalam kapasitas kami, dari posisi kami, agar negara ini mengarah pada arah yang benar, agar apa yang dilakuikan negara benar-benar untuk pekentingan rakyat,” kata SBY. Baca juga: Tak Lagi “Berkuda”, Prabowo Sambut Politik Nasi Goreng SBY.
Salah satu bentuk pengawalan itu, kata SBY, adalah mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat dan mengkritik pemerintah jika mencederai rakyat. SBY mengatakan akan terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama, namun tidak mesti dalam bentuk koalisi. Meski demikian, SBY tidak secara gamblang menyebutkan apa yang disebutnya harus dikritik.
“Kami menyerukan gerakan moral, not only politic. Ini diperlukan manakala perasaan dan kepentingan rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat di seluruh Tanah Air, kepentingan dan aspirasinya tidak lagi didengar pemimpin dan penyelenggara negara, wajib kita ingatkan. Kita memberikan koreksi, sah!”
SBY memberi sinyal bahwa dirinya tetap memantau perkembangan politik nasional. Dia mengingatkan agar pemerintah tidak melampaui batas dalam memegang kekuasaan. Baca juga: SBY & Prabowo Kirim Sinyal “Lawan” UU Pemilu.
“Saya sudah 6 bulan tidak bicara di depan pers, meskipun saya tahu what going on in this conutry, saya bertemu dengan rekan2 semua. Saya akan sampaikan. Saya harus katakan bahwa, power must not go unchecked, kita kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan harus tidak melampaui batas, atau abuse of power. Banyak contoh di negari ini, ketika kekuasaan melampai batas, rakyat akan memberikan koreksi sebagai bentuk kesetiaan pada negara, kami ingatkan gunakan kekuasaan secara proper dan tidak melampaui batas.”