SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Prabowo Subianto punya simbol baru dalam pertemuannya dengan SBY. Dia memuji nasi goreng dan memanggil SBY dengan sebutan “Presiden”.
Solopos.com, BOGOR — Prabowo Subianto punya cara tersendiri mengirim pesan politiknya dalam pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di depan Ketua Umum Demokrat itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut SBY dengan panggilan “Presiden”.
“Yang saya hormati Bapak Presiden SBY dan rekan-rekan Partai Demokrat,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Cikeas seusai pertemuan terutup keduanya, Kamis (27/7/2017) malam. Tampaknya, Prabowo tidak sedang salah kata karena tak lama kemudian dia memberikan penegasan soal panggilannya itu.
“Saya sebut Bapak Presiden, karena berdasarkan konvensi internasional, gelar [presiden] itu melekat terus. Saya minta waktu sudah lama, dan berterima kasih pada Pak SBY yang begitu dari luar negeri mengundang kami,” lanjut Prabowo.
Tak cukup memuji SBY dengan memanggilnya “Presiden”, Prabowo memuji jamuan nasi goreng yang dihidangkan tuan rumah Puri Cikeas itu. “Setelah kita maka nasi goreng begitu enaknya. Saya jujur, nasi goreng ini menyangi nasi goreng Hambalang [tempat tinggal Prabowo]. Beliau tahu kelemahan Prabowo ini soal nasi goreng,” katanya berkelakar.
Politik nasi goreng ini menjadi komunikasi baru yang dihadapi Prabowo. Sebelumnya, dia terlibat komunikasi yang berbeda dengan Presiden Jokowi, yaitu dengan berkuda bersama di Hambalang.
Panggilan “presiden” dan “nasi goreng” menjadi pembuka pernyataan Prabowo dalam konferensi pers di Cikeas. Baru kemudian dia menyampaikan sikap politiknya tentang berbagai hal, terutama soal UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR. Dalam pembahasan di DPR tersebut, bukan hanya Gerindra dan PKS yang menolak presidential treshold 20% seperti diinginkan pemerintah. Demokrat dan PAN pun ikut walkout dari sidang paripurna.
Prabowo pun secara gamblang menyebut pengesahan UU Pemilu tidak sesuai akal sehat karena mengurangi kualitas demokrasi. Hal itu, kata dia, sebagai hal yang meresahkan dan menyakiti kemampuan berpikir rakyat. Prabowo menyebut pihaknya tidak mau bertanggung jawab atas UU Pemilu itu.
“Sikap kami satu dalam menyikapi UU Pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan DPR RI yang kita tidak ikut bertenggung jawab, kami tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan terserah, mau 5, 10, 50 tahun, silakan. Gerindra tidak akan ikut melawan akal sehat. Presidential treshold 20% adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu. Demikian pula sikap Demokrat, sikap PAN dan PKS.”