SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembayaran pajak. (JIBI/Solopos/Dok.)
Boyolali dan Cilacap mencatatkan perolehan pajak tertinggi di Jateng pada semester I 2017.
Solopos.com, SOLO—Realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II pada semester pertama mencapai Rp4,82 triliun atau 40,54% dari target tahun ini yakni Rp11,9 triliun.
Realisasi tersebut tumbuh sekitar 16,46% dari pencapaian tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu, mengatakan kendati masih kurang sekitar 59,46% atau sekitar Rp7 triliun, dia optimistis penerimaan pajak hingga akhir tahun sesuai target.
Realisasi penerimaan pajak pada semester pertama masih on the track. Dari 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang dinaungi Kanwil DJP Jateng II, KPP Pratama Cilacap dan Boyolali capaian realisasinya paling tinggi masing-masing 52,49% dan 47,43%.
Sedangkan KPP Pratama Kebumen dan Temanggung merupakan KPP Pratama dengan realisasi penerimaan pajak terendah masing-masing 29,14% dan 24,99%.
Rida cukup khawatir dengan capaian realisasi penerimaan pajak kedua daerah tersebut. Namun pada semester kedua nanti diharapkan kedua kabupaten tersebut realisasinya bisa tercapai, seiring dengan adanya serapan anggaran dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan panen tembakau.
“Penerimaan pajak kedua daerah tersebut [Kebumen dan Temanggung] masih mengandalkan pajak tembakau. Sedangkan panen tembakau biasanya berlangsung pada Juli-September. Kami harapkan pada masa panen nanti hasilnya bisa maksimal supaya mendongkrak penerimaan pajak,” kata dia saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (26/7/2017).
Di sisi lain, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 turun sekitar 3,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan penurunan ambang batas perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Sebelumnya, ambang batas perhitungan PTKP senilai Rp1,8 juta/bulan. Kini ambang batas perhitungan PTKP senilai Rp4,5 juta/bulan. Jadi penghasilan di bawah Rp4,5 juta/bulan tidak dikenakan PPh Pasal 21.
Oleh karena itu, penurunan capaian PPh di Kanwil DJP Jateng II merupakan hal yang lumrah. Apalagi upah minimum kota atau kabupaten (UMK) di wilayah Kanwil DJP Jateng II kebanyakan di bawah Rp2 juta.
“Kendati penerimaan PPh 21 turun, kami optimis penerimaan pajak di Kanwil DJP Jateng II tahun ini bisa maksimal. Karena program TA [Tax Amnesty] kemarin cukup berhasil dan banyak dimanfaatkan WP [wajib pajak] yang melaporkan hartanya,” sambung dia.
Dia mengharapkan dukungan dari seluruh elemen seperti pemerintah dan swasta supaya realisasi pajak bisa tercapai. “Dalam perpajakan kami tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu kerja sama dengan banyak pihak agar penerimaan pajak lebih optimal dan hasilnya dapat berguna bagi perkembangan bangsa,” sambungnya.
Berikut data perolehan pajak kabupaten/kota di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng II pada semester I 2017:
1. Cilacap: Rp704 miliar (52,49% dari target Rp1,34 triliun)
2. Boyolali: Rp251 miliar (47,43% dari Rp529 miliar)
3. Sukoharjo: Rp659 miliar (46,62% dari Rp1,4 triliun)
4. Karanganyar: Rp882 miliar (42,89% dari Rp1,9 triliun)
5. Solo: Rp781 miliar (41,31% dari Rp1,8 triliun)
6. Magelang: Rp318 miliar (36,36% dari Rp876 miliar)
7. Purwokerto: Rp410 miliar (35,96% dari Rp1,1 triliun)
8. Purbalingga: Rp228 miliar (35,12% dari Rp650 milar)
9. Klaten: Rp240 miliar (34,72% dari Rp692 miliar)
10. Purworejo: Rp101 miliar (34,55% dari Rp294 miliar)
11. Kebumen: Rp131 miliar (29,15% dari Rp451 miliar)
12. Temanggung: Rp174 miliar (24,99% dari Rp698 miliar)
Jumlah: Rp4,82 triliun (40,54% dari target Rp11,9 triliun)
Sumber: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng)