SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung rupiah. (Rachman/JIBI/Bisnis)
Perppu tentang Akses Informasi Keuangan telah disahkan menjadi undang-undang (UU).
Solopos.com, JAKARTA — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akhirnya resmi menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna, mayoritas fraksi di DPR menyetujui Perppu itu menjadi undang-undang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan persetujuan DPR tersebut semakin memberikan keyakinan kepada dunia internasional untuk mengimplementasikan automatic exchange of information atau (AEoI).
“Tentu ini juga untuk menaikkan rasio perpajakan. Kami akan melaksanakan AEoI tahun depan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Sri Mulyani menambahkan dengan implementasi AEoI akan memberikan data atau informasi secara otomatis dari wajib pajak Indonesia yang berdomisili di luar negeri yang selama ini sulit dideteksi oleh pemerintah. “Artinya informasi ini akan sangat berarti untuk meningkatkan kepatuhan WP,” ungkapnya.
Pemerintah juga memastikan, seluruh informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Mereka alan memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi keuangan yang diterima dari lembaga jada keuangan.
Adapun sebelum disahkan, Perppu tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Komisi XI DPR. Dari mayoritas fraksi di DPR, hanya Fraksi Gerindra yang tak menyetujui karena menganggap aturan itu lebih baik diatur di Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.