SOLOPOS.COM - Deretan pesawat tempur Sukhoi. (Paulus Tandi Bone/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Presiden mengatakan proses pengadaannya harus dimulai dari interaksi antar pemerintah atau goverment to goverment (G to G).
“Sekali lagi, tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik korupsi, praktik mark up, dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, dan negara dari segala bentuk ancaman,” kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alutsista di Kantor Presiden, Rabu (26/7/2017).
Dia menambahkan pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Saat ini, Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara. Tawaran itu berupa transfer teknologi, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista.
Menurutnya, tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan, sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan. Baca juga: Indonesia Pastikan Beli 11 Sukhoi Su-35 Flanker.
Dirinya mengingatkan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup. Misalnya, jangan membeli pesawat tempur, tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan.
Presiden juga mengingatkan, agar betul-betul dihitung dan diantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.