SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa sekolah dasar (SD). (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Pendidikan Wonogiri, sekolah gratis direalisasikan pada tahun depan.
Solopos.com, WONOGIRI — Kebutuhan anggaran untuk merealisasikan pendidikan dasar gratis 2018 di Kabupaten Wonogiri diperkirakan mencapai Rp28,8 miliar. Anggaran itu sudah diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Siswanto, saat ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Selasa (25/7/2017), menyampaikan anggaran tersebut sudah termasuk untuk mengaver SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri.
Dia menambahkan dana itu untuk menutup kekurangan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Selama ini siswa SMP/MTs mendapat alokasi BOS senilai Rp1 juta/anak/tahun, padahal kebutuhan operasional sekolah Rp1,4 juta/tahun/siswa.
Kebutuhan anggaran pendidikan dasar gratis pada jenjang SD/MI dihitung dengan mekanisme yang sama. Alokasi BOS setiap siswa SD/MI senilai Rp800.000/tahun. Kebutuhan operasional masing-masing siswa Rp1.050.000/tahun atau masih terdapat kekurangan Rp250.000/siswa/tahun. Pemkab akan menutup kekurangan tersebut.
“Pendidikan gratis nanti mengaver seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri di Wonogiri. Jangkauannya bertahap. Pada tahun-tahun berikutnya kami berupaya menjangkau yang swasta juga,” kata Siswanto.
Informasi yang dihimpun dari Disdikbud dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag), di Kota Sukses terdapat 78 SMP negeri dan lima MTs negeri. Sedangkan pada jenjang SD/MI terdapat 769 SD negeri dan 2 negeri.
Siswanto melanjutkan pendidikan dasar gratis akan menjadi program permanen. Pemkab tiap tahun akan menganggarkan sesuai perkembangan jumlah siswa.
Sementara itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menuturkan program pendidikan yang dijalankannya tidak hanya pendidikan dasar gratis. Sejak tahun lalu Pemkab memberi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Anggaran program 2016 senilai Rp2 miliar dengan alokasi tiap orang senilai Rp12 juta/tahun. Anggaran program tahun ini meningkat Rp500 juta, sehingga menjadi Rp2,5 miliar.