SOLOPOS.COM - Seskab Pramono Anung didampingi Waseskab Bistok Simbolon menjawab wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015). (Setkab.go.id)
Istana menyebut Presiden Jokowi telah diwarisi utang senilai Rp2.700 triliun saat dilantik.
Solopos.com, JAKARTA — Istana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengemban utang dengan angka yang fantastis sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Negara, yakni Rp2.700 triliun. Kini, bunga utang tersebut terus bertambah.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp250 triliun. Selama 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, bunga utang bertambah hingga Rp750 triliun.
“Ketika beliau menjadi Presiden, utangnya itu Rp2.700 triliun,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/7/2017).
Dia mengatakan besaran utang pemerintah saat ini berada pada kisaran Rp3.600. Adapun, pertumbuhan utang pemerintah saat ini dinilai sangat kecil.
Pramono menambahkan memasuki tahun politik pada 2018, pemerintah akan fokus melakukan penghematan anggaran. Presiden meminta seluruh menteri untuk fokus dan efisien.
Pemerintah akan fokus pada bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan kementerian/lembaga bisa mendukung pengurangan rasio gini. “Kami meyakini bahwa 2018, kalau semuanya bisa dijaga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 5,3% sampai 5,4%,” ujarnya.
Pada Mei 2017 lalu, total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.672,33 triliun. Rasio total utang tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 27%. Baca juga: Utang Pemerintah Indonesia Melonjak, JK Bandingkan Malaysia & Jepang.
Bila dikalkulasi, selama 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp1.062 triliun. Sebagai catatan, posisi utang pemerintah pada akhir 2014 senilai Rp2.604,93 triliun.
Wakil Presiden JK menjelaskan sebagian besar utang dalam 2,5 tahun terakhir digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga membiayai utang jatuh tempo sebelumnya.
“Tentu sebagian besar dipakai untuk pembangunan. Tapi karena defisit primer, kita juga harus membayar utang yang sebelumnya sehingga tambahan itu lebih besar dari pada yang dikurangi,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/7/2017).