SOLOPOS.COM - Ilustrasi Anggaran (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Kecamatan Karangmojo dinilai memiliki laporan penggunaan dana desa paling baik diantara kecamatan yang lain di Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kecamatan Karangmojo dinilai memiliki laporan penggunaan dana desa paling baik diantara kecamatan yang lain di Gunungkidul. Namun demikian masih ada sejumlah kecamatan yang desanya masih bermasalah dalam pelaporan dana desa.
Kepala Seksi Usaha Perekonomian Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DP3AKBPMD), Gunungkidul, Wening Estu Utami menyebut Kecamatan Karangmojo terbaik dalam pelaporan dana desa.
“Laporan penggunaan dana desa terbaik adalah Kecamatan Karangmojo, kemudian disusul Purwosari, Panggang, Tepus, Girisubo, Patuk, Ponjong, dan Saptosari,” katanya, Sabtu (22/7/2017).
Namun demikian masih terdapat sejumlah kecamatan yang memiliki pelaporan dana desa yang bermasalah, seperti contohnya Kecamatan Semanu. Salah satu desa di Semanu, yakni Desa Dadapayu hingga kini belum memiliki laporan dana desa. Hal itu merupakan buntut dari adanya masalah internal desa yang masih belum terselesaikan.
Hal itu menjadi salah satu penyebab serapan dana desa pada tahap pertama tahun ini tidak maksimal. Berdasarkan catatanya, serapan dana desa pada tahap pertama 2017 ini mencapai mencapai 70%. Dari total dana desa sebesar Rp132 miliar, sebesar Rp79,8 miliar diantaranya sudah cair.
Wening mengatakan, setiap tahun besaran dana desa mengalami peningkatan. Pada 2016 hanya Rp103 miliar dengan serapan mencapai 80%. Serapan dana desa lebih banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur. Sisanya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Terpisah Sekretaris Desa Karangmojo, Budi Haryanto mengatakan besaran dana desa untuk Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Kenaikannya sekitar Rp200 juta karena tahun ini digelontor Rp578 juta.
Dia mengatakan, penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan SDM. “Pembangunan fisik seperti, cor rabat beton, jalan desa, dan jalan usaha tani. Kemudian pemberdayaan SDM meliputi jambanisasi dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujarnya.
Diakui, dukungan dana desa sejauh ini masih belum cukup membereskan sejumlah persoalan di desanya yang terdiri dari 16 dusun. Meski nominal anggaran naik sekitar Rp200 juta namun jumlah tersebut masih kurang.
“Misalnya, sampai dengan sekarang masih ada sekitar 340 kepala keluarga (KK) belum memiliki jamban sehat,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pada tahap kedua nanti pihkanya kembali mengusulkan anggaran untuk jembanisasi. Selain jamban, kata Budi, pemerintah desa juga menggunakan dana untuk bantuan pembangunan RTLH. Tahun ini pihaknya akan memberikan bantuan pada 10 rumah.