SOLOPOS.COM - Ilustrasi proyek pembangunan perumahan (Paulus Tandi Bone/JIBI/Bisnis)
Perumahan Bantul ilegal bertumbuh
Harianjogja.com, BANTUL– Pembangunan kawasan perumahan tak berizin di Bantul tidak terkendali. Pemerintah tengah menyiapkan perangkat
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Isah Budi Hartomo mengakui pemerintah kerepotan mengendalikan dan mengawasi laju pembangunan perumahan oleh pengembang yang tidak berizin alias ilegal.
Jumlahnya dipastikan berkali lipat lebih banyak dibandingkan perumahan yang berizin. Bila menilik lapak jual beli online seperti OLX, dengan mudah ditemukan pembangunan puluhan hingga ratusan kawasan perumahan oleh pengembang di Bantul namun tidak mengantongi izin dari pemerintah. Salah satu jalur yang paling banyak ditemukan kawasan perumahan tersebut antara lain di Sedayu. Salah satu kecamatan di Bantul yang cukup strategis menjadi jalur menuju bandara baru di Kulonprogo.
Para pengembang perumahan itu bersiasat agar lepas dari perizinan. Antara lain dengan membangun kompleks perumahan berisi hanya satu hingga empat rumah sehingga tak perlu mengajukan izin karena dianggap rumah pribadi. Namun seiring waktu, jumlah rumah yang dibangun terus bertambah dan merembet di sekitarnya menjadi perumahan berskala besar yang harusnya mengantongi izin dari pemerintah.
Pembangunan perumahan itu acap kali menerabas lahan hijau. Data tersebut kata Isah bisa dicek dari seberapa banyak izin pengeringan lahan pertanian yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Terus terang kami kedodoran kalau harus mengawasi satu persatu pengembang ilegal itu. Kalau hanya diawasi secara manual satu demi satu enggak bisa, personil terbatas. Orang Indonesia ini pintar sekali kalau mencari celah kecurangan,” ungkap Isah Budi Hartomo, Jumat (21/7/2017).
Bila kondisi ini dibiarkan, tidak hanya lahan pertanian dan ketahanan pangan yang tergerus, namun menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Seperti tak terkontrolnya penggunaan air tanah, kebersihan lingkungan dan lainnya.