News
Kamis, 20 Juli 2017 - 18:00 WIB

Presiden Minta Aparat Bedakan Kebijakan dan yang "Nyolong" Duit Rakyat

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi. (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)

Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum membedakan antara kebijakan dan tindakan pidana mencuri uang rakyat.

Solopos.com, MALANG — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum dapat memilah mana yang merupakan kebijakan kepala daerah, dan yang murni kasus pidana korupsi sehingga kepala daerah tidak bimbang membuat keputusan.

Advertisement

“Mana yang kebijakan, mana yang ngambil duit rakyat, itu harus dipisah–pisahkan,” kata Presiden di sela-sela Penutupan Rakernas Apeksi 2017 di Kota Malang, Kamis (20/7/2017).

Presiden melihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan suatu kebijakan. Karena itulah penegak hukum harus benar-benar jeli melihat masalah.

Menurut dia, jika suatu masalah memang berasal dari kebijakan, maka kepala daerah harus berani mengambil keputusan. Di sisi lain, aparat penegak hukum mestinya dapat melihat bahwa hal itu merupakan suatu kebijakan sehingga jangan sampai dimasukkan ke wilayah pidana.

Advertisement

“Karena apapun yang namanya wali kota, yang namanya bupati, yang namanya gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu,” ucapnya.

Menurut Presiden, tugas pemerintah dan pemda adalah bekerja karena sudah ada perencanaan serta organisasi. Setiap ada keputusan, maka mestinya dilaksanakan namun tetap harus dikontrol. “Itu yang sering kita lupa di situ, bahwa manajemen itu ini yang penting, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol,” ujarnya.

Karena itulah, Presiden menegaskan apa yang dia lakukan saat ini sering mengecek pelaksanakan proyek, khusus terkait batas waktu, target, dan masalah biaya. “Tugas kita, meskipun juga ada menteri, ada gubernur, dan walikota, bupati, tapi kalau kita datang ke sana tidak sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, tapi bisa empat kali. Pasti menterinya datang delapan kali, gubernurnya mungkin datang 11 kali misalnya. Inilah fungsi-fungsi manajemen yang harus berjalan,” ucapnya.

Advertisement

Presiden juga mengungkapkan, wali kota mestinya mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Ada tiga hal yang harus dimiliki agar memenangkan persaingan, yakni inovasi, kreatifitas, dan kewirausahaan. “Jangan kita terjebak pada rutinitas yang tidak kita sadari. Negara yang lain sudah lari kenceng kita masih di sini terus,” ucapnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif