SOLOPOS.COM - Ilustrasi kekeringan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Kekeringan Bantul dapat diatasi dengan sejumlah program
Harianjogja.com, BANTUL — Dampak kekeringan menyempit. Meski jumlah kecamatan dan desa yang terdeteksi rawan kekeringan tak berubah, tetapi berdasarkan pendataan terbaru cakupan area rawan kekeringan berkurang. Jika tahun lalu ada 8.250 jiwa, 2017 ini menjadi hanya 7.135 jiwa yang tercatat rawan terdampak kekeringan.
Baca Juga : KEKERINGAN BANTUL : Dampak Menyempit Berkat 2 Program Ini
Bagi area yang masih rawan kekeringan, pihak BPBD berusaha mengoptimalkan sumber mata air di daerah potensi kekeringan. Pelaksana Harian Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto menjelaskan jika memang ada sumber air yang dapat dimanfaatkan, pihaknya akan mengupayakan untuk membangun instalasi jaringan pipa untuk mengalirkan air ke rumah-rumah di sekitarnya.
Namun jika memang tidak ada, menurutnya BPBD telah menyediakan anggaran sebesar Rp40 juta dari APBD Bantul untuk melakukan dropping air. Pengalokasian anggaran yang tidak terlalu besar tersebut ungkap Dwi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya BPBD yang siap melakukan dropping air, namun juga dari Dinas Sosial DIY, CSR Perbankan dan beberapa kelompok relawan maupun mahasiswa.
“Bagi yang akan melakukan dropping kami imbau untuk berkoordinasi dengan BPBD agar bantuan tepat sasaran dan tidak menumpuk,” katanya.
Dwi menambahkan hingga kini baru ada satu laporan permohonan bantuan dropping air yang masuk dari salah satu warga Wukirsari, Imogiri. Namun pihaknya masih akan menurunkan tim untuk mengecek kebutuhan dropping air sesuai lokasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Masuknya PDAM yang berpengaruh pada ketersediaan air kala kemarau dibenarkan oleh salah satu petani Dlingo, Ngadino. Menurutnya sejak aliran PDAM masuk desanya sekitar 10 tahun yang lalu, banyak warga yang bergantung pada air tersebut baik musim penghujan maupun kemarau.
“Lancar airnya kecuali kalau sedang ada kerusakan,” tuturnya.