SOLOPOS.COM - Pengurus OSIS SMK 5 Jogja (kanan) memberikan layanan informasi dan pendataan online dalam PPDB 2017 di sekolah tersebut, Senin (3/6/2017). (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)
PPDB 2017, kebijakan mengenai evaluasi perlu dievaluasi.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemberlakuan sistem zonasi dalam peneriman peserta didik baru (PPDB) tahun ini masih perlu dievaluasi. Meski sudah dapat memeratakan murid di setiap kecamatan, tetapi sejumlah siswa diperbatasan masih terkendala jarak.
Kepala Sekolah SMPN 1 Saptosari Suyanta mengatakan sistem zonasi menurutnya sudah pas untuk diberlakukan. Namun demikian, dengan sistem tersebut ada kelebihan dan kekurangan.
“Tidak ada masalah, tapi ya ada kekurangan dan kelebihannya,” kata dia, Jumat (14/7/2017).
“Tidak ada masalah, tapi ya ada kekurangan dan kelebihannya,” kata dia, Jumat (14/7/2017).
Dengan pemberlakukan sistem zonasi hal positif yang bisa dirasakan oleh setiap sekolah adalah adanya pemerataan jumlah murid. Dari yang sebelumnya sampai menolak murid kini malah kekurangan murid. Begitu juga sebaliknya sekolah-sekolah yang dulu kekurangan murid kini tidak lagi kekurangan.
Dia mencontohkan di SMPN 1 Saptosari, pada tahun lalu menolak sedikitnya 40 murid. Namun tahun ini setelah diberlakukan zonasi pihaknya malah kekurangan tujuh murid.
“Kemarin karena belum banyak sosialisasi ada murid yang mendaftar ke SMP di Kecamatan lain. Tapi di akhir-akhir pendaftaran mereka pindah ke SMP yang berada di kecamatan domisili untuk mendapatkan tambahan poin,” jelasnya.
Tambahnya lagi untuk murid yang mendaftarkan dengan Surat Keterangan Miskin (SKTM) jumlahnya tidak begitu banyak. Dan pada saat pendaftaran belum ditemukan adanya penyalahgunaan SKTM.
“Jumlah yang daftar dengan SKTM belum kami hitung tapi yang jelas tidak begitu banyak,” ujar Suyanta.
Terpisah, salah seorang wali murid asal Kecamatan Playen, Siwi mengaku tidak masalah dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB tahun ini. Dia malah sengaja mendaftarkan anaknya ke SMP yang ada di luar zonasi sesuai domisilinya. Hal itu lantaran SMP yang berada di luar zonasi dinilainya lebih bagus.
“Kalau sesuai zonasi kan dapat poin tambah, tapi kalau di luar zonasi tidak dapat poin. Syukur meskipun tidak dapat poin tambahan tapi bisa diterima di SMPN 1 Wonosari,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan tidak ada masalah dalam sistem zonasi. Hal itu dibuktikannya dengan tidak adannya aduan dari wali murid atau sekolah tentang sistem tersebut.
“Kami tidak melakukan evaluasi khusus karena memang tidak ada masalah dengan sistem zonasi. Sampai saat ini tidak ada aduan mengenai pemberlakuan sistem tersbeut,” kata dia.