SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
PPDI menggandeng Asprumnas guna menyediakan rumah murah untuk perangkat desa.
Solopos.com, KLATEN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) bekerja sama dengan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) menyediakan rumah untuk perangkat desa. Para perangkat desa bisa mendapatkan rumah dengan kredit perbankan dikenakan bunga 5 persen.
Ketua Umum PPDI, Mujito, mengatakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Asprumnas sudah dilakukan. Dari kerja sama itu, PPDI menyiapkan pengadaan lahan hingga perizinan. Sementara, Asprumnas melalui pengembang di daerah mengerjakan pembangunan rumah dan akses perbankan.
“Dalam rangka menyukseskan program 1 juta rumah, kami ada keinginan pengadaan rumah untuk perangkat desa seluruh Indonesia. Saya sudah melakukan MoU dengan Asprumnas untuk pengadaan perumahan bagi perangkat desa se-Indonesia. Penyiapan lahan hingga mengurus perizinan diserahkan ke PPDI,” kata Mujito saat ditemui seusai menghadiri halalbihalal dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan dana desa di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Jumat (14/7/2017) sore.
Mujito menjelaskan para perangkat desa bisa mendapatkan rumah bersubsidi dengan bunga kredit perbankan 5 persen dan uang muka atau down payment (DP) sebesar 1 persen.
Tipe rumah yang disediakan yakni 36/72 dengan kisaran harga Rp122 juta. “Untuk DP sebesar Rp1,2 juta. Setiap bulan mengangsur Rp700.000. Kalau tidak salah diangsur selama 20 tahun,” urai dia.
Mujito menjelaskan pengadaan rumah bersubsidi untuk perangkat desa bakal dilakukan bertahap. PPDI masih mencari lahan guna program rumah bersubsidi bagi perangkat desa itu.
“Dari Cirebon sudah ada lahan. Kami akan survei ke Cirebon. Kami yakin program ini bisa dilakukan dan tahun ini sudah mulai dilaksanakan,” katanya.
Kerja sama rumah bersubsidi untuk perangkat desa dilakukan lantaran selama ini masih banyak perangkat desa belum memiliki rumah. “Banyak perangkat desa yang masih belum punya rumah atau ikut [tinggal] dengan orang tuanya. Itu [pengadaaan rumah perangkat desa] juga bisa menjadi investasi teman-teman perangkat desa,” urai dia.
Ketua Dewan Pembina PPDI sekaligus anggota Komisi II DPR, Muhammad Hatta, meminta PPDI segera mencari lahan untuk pembangunan rumah yang disubsidi pemerintah itu.
“Saya berharap ketika [perangkat desa] pensiun sudah punya aset minimal berupa rumah. Sekarang masih banyak perangkat desa tinggal di rumah orang tua. Ketoke gagah-gagah, ora duwe omah [kelihatannya gagah-gagah, tidak punya rumah],” kata dia.