Gubernur Jateng Tak Ingin Penerima Dana Desa Terjerat Masalah Hukum

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meningatkan para perangkat desa penerima Dana Desa sehingga mereka tak terjerat masalah hukum.

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan seluruh perangkat desa agar mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel guna menghindari terjadinya penyimpangan. “Saya cuma mengingatkan, sudah banyak perangkat desa yang terjerat hukum karena mengelola dana desa dengan tidak benar,” katanya di Semarang, Minggu (16/7/2017).

Ganjar menyebutkan, meskipun sebagian besar pengelolaan dana desa di Provinsi Jateng sudah cukup baik, namun diakuinya ada beberapa indikasi perangkat desa penerima Dana Desa yang kurang transparan dan akuntabel. Kenyataan itu, menurut dia perlu antisipasi dengan pola audit yang sederhana atau tidak rumit.

Hal itu, menurut dia bertujuan agar para perangkat desa tidak mengalami kesulitan ataupun terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan pengelolaan uang negara tersebut. “Saya sudah bicara dengan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] untuk menyiapkan pola audit yang sederhana agar cara pelaporan pengelolaan dana desa tidak terlalu rumit,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar mengharapkan setiap desa diharapkan melakukan langkah paling sederhana, yakni menempelkan anggaran pendapatan desa (APBDes), BUMDes, bantuan keuangan, lengkap dengan berbagai program pembangunan di balai desa masing-masing. “Kemudian langkah lebih maju dengan menerapkan sistem informasi desa berbasis website, seperti yang diterapkan sejumlah desa di Kabupaten Pemalang,” katanya.

Menurut Ganjar, Pemprov Jateng siap mendampingi perangkat desa agar bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, termasuk mengenai pengelolaan dana desa. “Kami khawatir juga kalau ditangkap karena sebenarnya mereka tidak mengerti administrasi,” ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif