SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Guru Honorer (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Nasib tenaga honorer jenjang SMK swasta setelah pelimpahan wewenang ke provinsi dipertanyakan
Harianjogja.com, JOGJA — Perjuangkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), puluhan kepala sekolah SMK swasta di DIY mendatangi gedung DPRD DIY, Kamis (13/7/2017). Seperti diketahui, paska-pengalihan kewenangan terhadap jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan ke pemerintah provinsi, insentif untuk mereka memang tak lagi jelas pencairannya.
Baca Juga : NASIB TENAGA HONORER : Puluhan Kepala SMK dan GTT/PTT Datangi Gedung Dewan, Ini Harapannya
Wakil Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT DIY Sudarman mengaku keberatan jika dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang kini tengah digodok oleh pihak legislatif DIY itu, gaji para GTT/PTT disetarakan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain akan berbeda-beda tiap kabupaten/kota, jika gaji itu disesuaikan dengan UMK, pihaknya juga menganggap pemerintah tidak menghargai mereka sebagai bagian dari tenaga profesi.
“Kalau UMK itu standarnya pekerja buruh, sedangkan kami ini kan tenaga profesi,” ungkapnya, Kamis (13/7/2017)
Oleh karena itulah, ia berharap pihaknya dilibatkan secara aktif dalam penggodokan pergub tersebut. Sebagai langkah lanjut, Jumat (14/7/2017), pihaknya berencana akan bertolak menuju Jakarta untuk menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Dikatakannya, dari semua kabupaten/kota yang ada di DIY, jumlah GTT/PTT terbanyak ada di Kabupaten Bantul dan Sleman. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan forum GTT/PTT yang ada di kabupaten laon, terutama Sleman. “Untuk sementara biar kami saja yang bergerak dulu,” aku pria yang juga merupakan Ketua Forkom GTT/PTT Bantul tersebut.