SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi. (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)
Pemerintahan Presiden Jokowi dikritik karena dinilai membiarkan isu reshuffle tak jelas ujungnya.
Solopos.com, JAKARTA — Isu perombakan kabinet atau yang kerap disebut reshuffle kembali mencuat akhir-akhir ini. Namun, hingga saat ini Pemerintah belum membenarkan apakah reshuffle tersebut benar terjadi atau tidak.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengimbau Pemerintah bersikap tegas atas beredarnya kabar tersebut. Menurutnya, adanya isu perombakan kabinet tentu akan mempengaruhi sejumlah kalangan dunia usaha termasuk juga investor.
“Kalau pemerintah memang tidak ingin reshuffle ya dijelaskan secara gamblang, komunikasi ke pelaku ekonomi sangat krusial,” kata Bhima kepada Bisnis/JIBI, Kamis (13/7/2017).
Namun demikian, dia menyarankan bahwa sebaiknya Pemerintah terus fokus terhadap perbaikan kinerja kementerian terutama dibidang ekonomi dibandingkan dengan melakukan reshuffle, apalagi masa Pemerintahan Jokowi-JK kini tinggal 1,5 tahun lagi.
“Misalnya, dari sederet paket kebijakan dievaluasi kembali dampaknya ke dunia usaha. Itu penting dilakukan sebelum melangkah ke reshuffle menteri, percuma juga kalau reshuffle tapi programnya tidak dievaluasi, ini namanya meneruskan masalah dan isu reshuffle juga perlu dicermati dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku ekonomi,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengaku tak tahu menahu perihal rencana perombakan tersebut. “Nggak, saya gak tahu. Gak pernah dengar itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi tercatat sudah merombak dua kali jajaran pembantu pemerintahannya yakni pada Rabu (12/8/2015) dan Rabu (27/7/2016). Berikutnya, masih ada pergantian sekali untuk kejadian luar biasa, yakni ketika Arcandra Tahar diberhentikan dari menteri dan Ignasius Jonan menggantikan tempatnya pada Jumat (14/10/2016).
Adapun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengatakan bahwa sebagai pembantu presiden, menteri dan kepala lembaga harus siap untuk digeser ataupun dicopot. “Loh semua menteri kan kapan saja harus siap. Saya kan pembantu presiden,” katanya.