SOLOPOS.COM - Seorang petugas dari PT Angkasa Pura I memotret rumah milik warga yang sebelumnya menyatakan menolak pembangunan bandara di Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Selasa (4/4/2017).(Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo, WTT melunak
Harianjogja.com, KULONPROGO — Sejumlah perwakilan Wahana Tri Tunggal (WTT) menemui Sekretaris Daerah Kulonprogo di kantornya, Rabu (12/7/2017). Mereka meminta agar pengukuran dan penilaian ulang terhadap lahan terdampak pembangunan bandara milik WTT dapat segera dilakukan.
Ketua WTT, Martono mengatakan, warga sebelumnya sudah didatangi petugas dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang diketahui ingin melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang sebelumnya tidak boleh dijangkau karena adanya penolakan. Tim bahkan sudah datang dua kali, yaitu pada Kamis (6/7/2017) pekan lalu dan Selasa (11/7/2017) kemarin. Hanya saja, tim selalu pulang dengan hasil nihil karena tidak diizinkan warga.
“Kemarin memang tidak ada koordinasi jadi warga bingung,” ungkap Martono saat ditemui di kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu pagi.
Martono memaparkan, warga menghendaki pengukuran dan penilaian ulang dilakukan bersamaan sesuai yang disebutkan dalam pengajuan diskresi mereka. Namun, tim BPN selalu datang tanpa tim appraisal yang berwenang melaksanakan penilaian. Warga khawatir jika pada akhirnya penilaian ulang tidak akan dilakukan.
Martono dan beberapa perwakilan WTT lainnya kemudian berupaya menyampaikan aspirasi warga kepada Pemkab Kulonprogo. Mereka juga menyerahkan berkas pendukung berupa data warga yang meminta dilakukan penilaian ulang, baik terhadap rumah, tanaman, maupun sarana pendukung lainnya (SPL).
“Tadi Pemda katanya juga berkeinginan agar pengukuran sekalian dengan appraisal lalu berkasnya akan dibawa ke pusat,” kata Martono.
Belum ada kepastian mengenai kapan tim akan kembali datang untuk melakukan pengukuran sekaligus penilaian lahan. WTT hanya berharap kegiatan itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Mereka meminta Pemkap Kulonprogo membahas permasalahan itu bersama pihak terkait lain secepatnya.
“Ini sudah mendesak. Apalagi kalau nanti warga yang relokasi harus sudah meninggalkan rumahnya sehingga dikhawatirkan [kondisi lingkungan] akan sepi,” ucap Martono kemudian.