Ahmad Djauhar Ahmad Djauhar
Rabu, 12 Juli 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Menjaga Kemerdekaan Pers Indonesia

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (10/7/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah djauhar@bisnis.com.

Solopos.com, SOLO–Pekan lalu, di sela-sela menghadiri seminar internasional mengenai Media Self Regulating, beberapa rekan jurnalis dari kawasan Asia Tenggara membisiki saya bahwa Indonesia kini merupakan the last of the Mohicans of the press freedom in Southeast Asia.

Kalau sampai kemerdekaan pers Indonesia terampas kembali seperti pada era Orde Baru,”Kami tidak memiliki lagi role model yang dapat dijadikan contoh untuk menghidupkan pers bebas di kawasan ini.” Begitu ujar seorang rekan dari Filipina dengan nada agak memelas.

Terlebih setelah saya menyampaikan presentasi mengenai betapa pers Indonesia kini dapat menghirup udara kebebasan pascareformasi yang memungkinkan media dapat melaporkan hal apa pun kepada khalayak tanpa harus khawatir dikriminalisasi.

Hal itu berbeda sama sekali dengan kondisi ketika Orde Baru berkuasa pada1968-1998. Ketika itu media senantiasa dibayang-bayangi ketakutan ketika harus menyampaikan pemberitaan apa adanya, terutama untuk persoalan yang sangat sensitif alias tidak sesuai dengan selera pemerintah yang berkuasa.

Saya langsung menyadari betul apa yang disampaikan rekan jurnalis tersebut, mengingat yang terjadi di kawasan ASEAN saat ini justru ironis, yakni ketika tingkat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara ini relatif membaik, justru kebebasan pers di sana cenderung memburuk.

Kalau kebebasan pers dianggap identik dengan kehidupan berdemokrasi maka sudah barang tentu kondisi demokrasi di kawasan itu juga ikutan meredup.

Thailand dan Filipina yang dulu termasuk negara demokratis dan memiliki riwayat pers bebas dan sempat membuat iri kaum jurnalis dan pengelola media massa di Indonesia, yang ketika itu hidup di alam represif Orde Baru, kini terpaksa harus menelan pil pahit karena perubahan lanskap politik kedua negara tersebut yang cukup ekstrem.

Thailand dengan perubahan kepemimpinan dari pemerintahan sipil ke militer yang berkelindan dengan perubahan profil penguasa monarki—menyusul mangkatnya Raja Bhumibol Adulyadej—menjadikan masa depan kebebasan berkespresi di negeri itu mencapai tahapan yang, menurut kalangan media setempat, belum pernah sekelam sebelumnya.

Seperti diketahui, suatu karya jurnalistik yang menyinggung tentang eksistensi kerajaan di media massa di Thailand merupakan sebuah tabu yang dapat berujung tuduhan pelanggaran hukum berat atau dapat dikriminalisasikan—sebuah praktik yang dianggap wajar di negara nondemokratis.

Selanjutnya adalah: Gaya koboi Presiden Rodrigue Duterte

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…