SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot/Pemkab. (Dok/JIBI/Solopos)
PNS Boyolali tidak akan lagi mendapatkan honor kegiatan melainkan kenaikan tunjangan perbaikan pegawai.
Solopos.com, BOYOLALI—Honor kegiatan bagi PNS Boyolali akan dihapus dan akan diganti dengan peningkatan tunjangan perbaikan pegawai (TPP).
Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih mengatakan, salah satu pertimbangan penghapusan honor kegiatan untuk pemerataan pendapatan bagi PNS. Menurutnya, honor kegiatan hanya diberikan kepada PNS yang terlibat dalam suatu kegiatan, sementara yang lainnya tidak.
“Honor panitia tak diberikan semua, hanya beberapa saja yang terlibat. Nanti dengan TPP ini semuanya dapat sehingga tidak ada perbedaan terlalu jauh,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor Bupati Boyolal, Selasa (11/7/2017).
“Honor panitia tak diberikan semua, hanya beberapa saja yang terlibat. Nanti dengan TPP ini semuanya dapat sehingga tidak ada perbedaan terlalu jauh,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di Kantor Bupati Boyolal, Selasa (11/7/2017).
Sekda menambahkan, kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai anggaran Perubahan APBD 2017. “Kalau anggaran Perubahan APBD ini sudah disetujui, baru akan diberlakukan,” imbuhnya.
Berhubung kebijakan ini masih dalam proses, Sri Ardiningsih belum dapat menyebutkan nilai anggaran untuk TPP tersebut. Namun sebagai gambaran, TPP untuk Sekda yang saat ini sekitar Rp14 juta akan dinaikkan hingga Rp35 juta hingga masa jabatannya.
Sementara itu, menurut informasi, alokasi anggaran TPP saat ini sebesar Rp44 miliar dan akan ditambah minimal 50 persen pada APBD 2017 Perubahan. Sehingga besaran TPP akan meningkat menjadi sekitar Rp60 miliar.
Di sisi lain, terkait penghapusan honor kegiatan ini Sekda berharap tidak mempengaruhi kinerja pegawai, apalagi penghapusan honor ini digantikan dengan peningkatan TPP. “Aparatur pemerintah tetap semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan tidak membuat PNS lebih konsumtif.”
Sementara itu, salah satu PNS di lingkungan Pemkab Boyolali, Dadut, mengatakan tidak ada masalah dengan kebijakan tersebut. “Kalau saya setuju saja,” ujar dia.
Menurutnya, kebijakan itu bisa merupakan pemerataan dan juga peningkatan kesejahteraan bagi PNS.
Sebelumnya, Pemkab juga akan memberikan hadiah senilai Rp100.000.000 (Rp100 juta) pada akhir tahun bagi satuan kerja (satker) yang memiliki kinerja paling baik.
Bupati Boyolali Seno Samodro juga mempersyaratkan efisiensi dan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) paling sedikit bagi satker untuk memperoleh hadiah tersebut.
“Soal target kinerja, akhir tahun ini bagi satker paling efisien dan berkinerja terbaik, silpanya paling sedikit saya beri hadiah Rp100 juta,” tegas Seno beberapa waktu lalu.