SOLOPOS.COM - Ilustrasi perawatan pasien di rumah sakit (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bantul masih disumbangkan oleh orang sakit
Harianjogja.com, BANTUL- Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bantul masih disumbangkan oleh orang sakit. Sementara sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digadang-gadang berkontribusi banyak bagi PAD justru jauh dari harapan.
Pemkab Bantul telah melansir capaian PAD pada 2016 lalu belum lama ini. PAD 2016 tercatat sebesar Rp404 miliar. Kabar baiknya, capaian PAD 2016 meningkat dari target sebesar Rp373 miliar alias surplus sebesar Rp31 miliar.
Pemkab Bantul telah melansir capaian PAD pada 2016 lalu belum lama ini. PAD 2016 tercatat sebesar Rp404 miliar. Kabar baiknya, capaian PAD 2016 meningkat dari target sebesar Rp373 miliar alias surplus sebesar Rp31 miliar.
Namun sayangnya, mayoritas penyumpang PAD tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dua komponen penyumbang PAD tersebut ada di pos pendapatan lain-lain yang sah. Sumbangan pos tersebut mencapai hingga Rp223 miliar atau separuh lebih dari total PAD 2016.
“Padahal kita kan tahu, RSUD semestinya dominan unsur pelayanan. Bukan semata-mata cari keuntungan,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Setiya, Minggu (9/7/2017).
Sementara BUMD yang selama ini digadang-gadang berkontribusi besar bagi PAD menurut Setiya justru belum berkontribusi maksimal. Padahal BUMD lebih ditargetkan menghasilkan profit alias keuntungan dibanding rumah sakit yang lebih banyak mengemban misi sosial.
“Sebagai organ Pemda, semestinya BUMD yang berorientasi profit. Semestinya BUMD yang bisa lebih didorong untuk setor deviden lebih besar sebagai PAD,” lanjut politisi PKS itu.
Pemerintah mencatat, setoran BUMD yang ada pada pos pendapatan yang dipisahkan sebesar Rp21 miliar. Sebanyak 80% diantaranya bahkan disumbang oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan BUMD DIY.
Sumbangan BUMD Bantul untuk PAD hanya sekitar Rp4 miliar. Sebanyak Rp3,5 miliar dari Bank Bantul sisanya dari Perusahaan Umum Daerah (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma.
“Jadi PDAM dan Aneka Dharma kontribusinya sangat kecil dibanding keseluruhan sektor pedapatan yang dipisahkan. Apalagi dibanding dari RSUD,” jelas dia.
Ia meminta bupati mengevaluasi kinerja BUMD Bantul. Selain BUMD, sektor penyumbang PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah juga layak dievaluasi untuk ditambah targetnya.
Ia mencontohkan, pos retribusi seperti parkir, masih jauh dari kewajaran. Hasil kajian atas potensi parkir di Bantul ada pada angka kisaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Sementara kontrbusi saat ini hanya ratusan juta rupiah.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Seri Edi Astuti menuturkan, pemerintah selama ini telah berupaya menggejot PAD.
“Sebenarnya tidak ada yang salah, kami terus berupaya meningkatkan pendapatan termasuk dari sektor retribusi parkir maupun wisata,” jelas Sri Edi Astuti.