SOLOPOS.COM - Darmin Nasution (Dok/JIBI/Bisnis)
Pemerintah menjawab kritik DPR tentang penambahan utang. Salah satu peran utang saat ini adalah membangun infrastruktur.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan rencana untuk menambah utang bukan serta merta untuk menutup pelebaran defisit. Utang baru juga dilakukan sebagai upaya pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selama ini infrastruktur Indonesia cukup ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lainnya. Pernyataan tersebut menyusul kritik DPR terhadap rencana Pemerintah untuk menambah utang.
“Barangkali tema yang lebih besar terkait ini [penambahan utang] apakah kita memilih menganut rasio terhadap PDB yang tidak boleh naik tetapi membangun infrastruktur yang sedikit atau minim. Pilihannya itu, [tidak tambah utang] tidak bangun banyak infrastruktur. Itulah yang paling tertinggal di kita, kalau enggak membangun, kita nggak akan pernah bisa mendekati mereka [negara maju], terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam infrastruktur,” terang Darmin dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senin (10/7/2017).
“Barangkali tema yang lebih besar terkait ini [penambahan utang] apakah kita memilih menganut rasio terhadap PDB yang tidak boleh naik tetapi membangun infrastruktur yang sedikit atau minim. Pilihannya itu, [tidak tambah utang] tidak bangun banyak infrastruktur. Itulah yang paling tertinggal di kita, kalau enggak membangun, kita nggak akan pernah bisa mendekati mereka [negara maju], terlalu jauh sudah kita tertinggal dalam infrastruktur,” terang Darmin dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senin (10/7/2017).
Menurutnya, sejauh ini rasio utang Indonesia masih di tingkat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di kesempatan yang sama, Darmin mengatakan saat ini Bappenas tengah mendorong model Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah yang melibatkan banyak swasta di pembangunan infrastruktur.
“Bappenas sedang mencoba mendorong PINA, itu melibatkan lebih banyak swasta di infrastruktur, ada ruang perbaikan walaupun perlu perubahan paradigma, sebagai contoh kita [bandara] Soetta, ada skema swasta masuk tetapi itu milik kita 100%,” terangnya.
Jumlah defisit serta pertumbuhan ekonomi di atas 5% juga menunjukkan stimulus fiskal yang dikeluarkan memperintah mampu meningkatkan perekonomian. “Kondisi ini juga menunjukkan bahwa utang menghasilkan kegiatan produktif atau dengan kata lain pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati,” tulis Sri Mulyani dalam akun media sosialnya.
Kata Sri Mulyani, sebagian anggaran memang dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar yang tengah gencar dilakukan pemerintah di sejumlah daerah. Proses itu dilakukan karena dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, pemerintah fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008, sehingga pembangunan infrastuktur agak tertinggal.
“Lambatnya pembangunan memberi beban pada rakyat dan ekonomi dalam bentuk kemacetan, biaya ekonomi tinggi, dan ekonomi daerah tertinggal. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui, Pemerintah akan memperbesar porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017, penerbitan SBN ditargetkan mencapai Rp467,3 triliun.
Target penerbitan SBN ini lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2017 yang hanya mencapai Rp400 triliun. Adapun outlook dari penerbitan SBN hingga akhir tahun ini mencapai Rp433 triliun. Artinya, target penerbitan SBN pada tahun ini berada pada kisaran Rp433 triliun hingga Rp467,3 triliun.
Namun, Darmin mengatakan meskipun utang pemerintah selalu bertambah setiap tahunnya namun pemerintah juga tetap dapat melunasi utang jatuh tempo. Dengan begitu, penambahan utang ini juga seiring dengan penurunan utang pemerintah. “Tapi yang dibayar juga ada. Jangan melihat, dianggap, itu hanya naik begitu saja, yang berkurang juga [ada],” tutupnya.