SOLOPOS.COM - Bekas Terminal Imogiri yang hingga kini belum dioperasionalkan. Foto diambil, Senin (5/6/2017). (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Bupati Bantul, Suharsono menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera berkoordinasi mengenai nasib Terminal Imogiri
Harianjogja.com, BANTUL--Bupati Bantul, Suharsono menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera berkoordinasi mengenai nasib Terminal Imogiri yang mangkrak sejak dibangun pada 2008 lalu.
Baca juga : INFRASTRUKTUR BANTUL : Pengelolaan Belum Jelas, Terminal Imogiri Mangkrak
Tujuannya adalah agar segera ada kepastian OPD mana yang bakal mengelola bangunan tersebut. Harapannya ketika duduk perkaranya sudah jelas, keputusan tersebut bisa dijadikan pijakan Pemkab Bantul untuk melakukan pengembangan.
Suharsono mengakui sejak bangunan itu dibangun pada 2008 hingga sekarang, belum ada kejelasan pengelolaan. Padahal menurutnya sesuai intruksinya pada Mei 2017, OPD terkait seharusnya sudah membahas dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jangan sampai bangunan tersebut justru menimbulkan kesan kurang terawat dan kumuh. Sebab tentu akan membuat Pemerintah Desa Imogiri dan Kecamatan Imogiri sebagai pemilik wilayah tidak nyaman.
“Secepatnya saja koordinasi agar ada kepastian, jangan sampai terkatung-katung seperti ini, lokasi itu aset Pemda Bantul,” ujarnya pada Sabtu (8/7/2017).
Sementara ini beberapa kios digunakan untuk berdagang para pedagang Pasar Imogiri lama. Kepala Pengelola Pasar Imogiri, Suharsono mengungkapkan jika pengelolaan kios berada di kantor pengelolaan pasar sementara lahan mestinya berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan Bantul sesuai dengan desain awal sebagai terminal.
Menurut Suharsono, para pedagang kuliner yang menempati kios merupakan pedagang dari Pasar Imogiri lama yang belum mendapat tempat di bangunan pasar yang baru. “Diambil kebijakan, meski belum ada hitam diatas putih pedagang diplotkan di kios terminal itu,” tuturnya.
Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Aris Suhariyanta mengatakan akan secepatnya melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Bahkan jika nantinya terminal tersebut diserahkan ke institusinya, pihaknya sudah menyiapkan rencana pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan terminal.
“Misalnya diserahkan ke Dishub nanti ada acuan dari Kementerian Perhubungan sebagai pegangan dalam pengelolaannya,” ujarnya.