SOLOPOS.COM - Palangkaraya dilihat dari Sungai Kahayan (Wikipedia)
Ada dua alternatif lokasi pemindahan ibu kota, yaitu Jonggol, Jawa Barat; dan Palangkaraya.
Solopos.com, JAKARTA — Palangkaraya dan Jonggol masih tetap menjadi dua lokasi unggulan untuk pemindahan Ibu Kota Indonesia meski wacana tersebut masih kontroversi.
Wakil Ketua MPR Mahyudin, misalnya, mendukung penuh rencana pemerintahan Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa. Dengan alasan untuk pemerataan pembangunan luar jawa khususnya wilayah timur Indonesia, Mahyudin memilih ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Politikus Partai Golkar itu menilai Palangkaraya sangat layak untuk dijadikan sebuah ibu kota. Namun, pemindahan ini perlu dilakukan secara matang. “Sangat layak, tapi tentu harus dipersiapkan pembangunan infrastrukturnya untuk kebutuhan ibu kota,” ujarnya.
Menurutnya, pemindahan ibu kota belum bisa dilakukan pada tahun depan, harus dilakukan secara bertahap. “Sepertinya belum bisa, butuh perencana dan persiapan, butuh waktu paling tidak 5 tahun,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPD AM Fatwa mengusulkan agar tempat baru ibu kota tidak jauh dari DKI Jakarta. Dia lebih memilih Jonggol, Jawa Barat, sebagai pengganti Jakarta. Dia mencontohkan, Putra Jaya sebagai ibu kota, misalnya, hanya sekitar 30 kilometer dari Kuala Lumpur, Malaysia. Demikian juga dengan Washington yang berjarak sekitar 40 kilometer dari New York, Amerika Serikat (AS).
“Untuk ibu kota negara kita misalnya Jonggol, Sukabumi, atau wilayah Banten,” kata Senator DKI Jakarta itu melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2017).
Sependapat dengan Mahyudin, Ketua Dewan Kehormatan DPD itu mengatakan bahwa pemindahan itu mesti dilakukan secara bertahap dan dikerjakan oleh anak negeri sendiri. Dia meminta agar pemindahan ibu kota tidak diserahkan kepada asing.
“Kita hormati pandangan jauh ke depan Bung Karno untuk ibu kota RI di Palangkaraya. Tapi kondisinya dalam waktu dekat sangat sulit, dan banyak sekali masalah yang ruwet untuk melaksanakannya,” katanya.
Padahal kebutuhan pemindahan ibu kota negara sangat mendesak. Pasalanya kegiatan birokrasi pemerintahan di Jakarta sehari-sehari dinilai sudah sangat tidak nyaman dengan kehidupan penduduk yang padat, kumuh, banjir dan macet.