SOLOPOS.COM - Nur Cipto (JIBI/SOLOPOS/R Bambang Aris Sasangka)
PPDB 2017, SMP SBBS Gemolong berencana meminta subsidi kepada Pemkab Sragen.
Solopos.com, SRAGEN — Manajemen SMP Sragen Bilingual Boarding School (SBBS) Gemolong, Sragen, akan meminta subsidi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen seperti yang pernah dilakukan pada 2008 lalu untuk mendongkrak minat masyarakat menyekolahkan anak mereka di sekolah favorit itu.
Pengelola juga akan menanamkan image bahwa SMP SBBS bukanlah sekolah yang mahal tetapi sekolah yang mengedepankan kualitas pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala SMP SBBS Gemolong, Nur Cipto, kepada Solopos.com, Rabu (5/7/2017) siang, sebagai bentuk langkah progresif atas kurangnya minat calon peserta didik untuk mendaftar ke SMP SBBS Gemolong lewat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online maupun offline. (Baca juga: Diunggulkan, SMP SBBS Gemolong Sragen Baru Dapat 2-3 Siswa)
Sebelumnya, Nur Cipto menyinggung SMP SBBS Gemolong hanya menerima pendaftar tujuh orang dari PPDB offline dan tak satu pun pendaftar dari PPDB online. “SMP SBBS Gemolong ini bukanlah sekolah yang mahal tetapi sekolah yang murah dan mengedepankan kualitas pendidikan. Kami bekerja sama dengan manajemen pendidikan dari Autralia untuk menjamin kualitas pendidikan. Sekolah ini untuk semua rakyat Sragen tanpa melihat status sosial. Bahkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu pun tidak dipungut biaya alias gratis,” ujarnya.
Nur mengungkapkan biaya yang dibutuhkan untuk belajar di SMP SBBS Gemolong hanya Rp5 juta per tahun. Biaya itu untuk pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya. Biaya itu hanya diberikan kepada siswa yang pulang pergi atau tidak mondok (boarding) di sekolah. Bagi siswa yang mondok, kata dia, hanya mengganti biaya makan dan minum.
Nur sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan siswa sesuai kuota 160 siswa pada PPDB 2017 ini. Nur melihat ada image yang berkembang di masyarakat bahwa sekolah di SMP SBBS Gemolong itu mahal sehingga masyarakat tidak berminat menyekolahkan anak mereka di SMP milik Pemkab Sragen itu.
“Saya berusaha mengubah image itu. Saya bekerja keras dengan sisa waktu yang ada untuk menarik siswa masuk ke SMP SBBS Gemolong. Saya juga heran dengan animo masyarakat Sragen yang cenderung memilih regular. SMP SBBS itu memang lebih mengedepankan kualitas pendidikan,” ujar Nur.
Sementara itu, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati segera menghimpun informasi tentang SMP SBBS yang tidak diminati masyarakat pada PPDB 2017. Bupati langsung menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen.
“Untuk PPDB online memang belum ada yang mendaftar di SMP SBBS Gemolong karena statusnya merupakan sekolah perjanjian kerja sama [SPK] dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk pendaftaran PPDB offline sudah ada yang mendaftar. Selanjutnya, kami tunggu perkembangan berikutnya,” tuturnya.