SOLOPOS.COM - Petugas Disdag Solo membongkar bangunan lapak PKL kijing di depan TPU Bonoloyo, Kamis (6/7/2017) siang. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Penataan Kota Solo, kios kijing di sekitar TPU Bonoloyo, Kadipiro, Banjarsari, dibongkar.
Solopos.com, BANJARSARI — Dinas Perdagangan (Disdag) Solo menertibkan 13 pedagang kaki lima (PKL) kijing dan lima PKL kuliner yang berjualan di depan Tempat Permakaman Umum (TPU) Bonoloyo, Kelurahan Kadipiro, Banjarsari, Kamis (6/7/2017).
Kasi Pengendalian PKL Disdag Solo, Aminto, menjelaskan PKL di depan TPU Bonoloyo mesti ditertibkan karena menempati trotoar Jl. Sumpah Pemuda yang merupakan area steril PKL. Keberadaan mereka mengganggu akses pejalan kaki.
Dia menyebut bagian trotoar, drainase, hingga badan Jl. Sumpah Pemuda juga sebentar lagi diperbaiki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Disdag meminta PKL tidak lagi berjualan di depan TPU Bonoloyo.
Dia menyebut bagian trotoar, drainase, hingga badan Jl. Sumpah Pemuda juga sebentar lagi diperbaiki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Disdag meminta PKL tidak lagi berjualan di depan TPU Bonoloyo.
“Sebentar lagi akan dilakukan perbaikan drainase sepanjang 235 meter, trotoar, dan pelebaran Jl. Sumpah Pemuda oleh Pemprov Jateng. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga akan membangun pagar baru di TPU Bonoloyo. Kami menertibkan PKL untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut,” jelas Aminto saat ditemui Solopos.com di sela-sela mengawasi pembongkaran lapak PKL di depan TPU Bonoloyo.
Aminto mengatakan Disdag sudah jauh-jauh hari menyosialisasikan kepada para PKL tentang rencana penertiban bangunan semipermanen di depan TPU Bonoloyo. Disdag memulai kegiatan dengan mendata pedagang pada April lalu.
“Terakhir kami mengirim surat pemberitahuan pada 22 Juni kepada PKL untuk membongkar lapak paling lambat pada 1 Juli. Sebagian besar dari mereka mematuhi arahan tersebut dengan membongkar lapak secara mandiri sebelum habis batas waktu yang telah disepakati. Kami mencatat hanya ada empat PKL yang belum membongkar lapak hingga 1 Juli,” ujar Aminto.
Aminto mengatakan lapak yang belum dibongkar sendiri oleh PKL terpaksa akan dirobohkan petugas Disdag agar tidak digunakan kembali untuk berjualan. Pantauan Solopos.com, Kamis siang, masih ada tiga PKL yang nekat berjualan.
Aminto menyatakan Disdag memberi tenggat kepada mereka untuk memindahkan barang dan membongkar lapak paling lambat pada Jumat (7/7/2017). Jika tidak dilakukan, petugas akan membongkar paksa bangunan tersebut.
Ditanya soal kompensasi bagi PKL di depan TPU Bonoloyo, Amino menyebut Disdag telah menawari mereka pindah berjualan di pasar tradisional. Dia menerangkan ada tiga pasar yang bisa dipilih PKL untuk berjualan, yakni Pasar Nusukan, Pasar Sibela, dan Pasar Joglo.
Aminto membenarkan PKL kijing otomatis harus ganti barang dagangan jika ingin tetap berjualan dengan menempati kios di pasar tradisional. “Kami menyarankan PKL kijing untuk beralih menjual barang dagangan lain saat memasuki pasar, seperti bumbon, ikan, makanan, atau sembako. Kalau mereka mau beralih dagangan, kami siap mengantar untuk menempati pasar. PKL tidak dipungut biaya sama sekali untuk menempati pasar tersebut. Mereka hanya perlu membayar retribusi rutin,” jelas Aminto.
PKL kijing asal Kampung Kragilan RT 004/RW 024, Kadipiro, Warsiti, 61, menilai Disdag asal dalam memberikan solusi kepada PKL di depan TPU Kijing. Dia menyebut tawaran Disdag untuk menempati pasar tradisional sangat merugikan PKL kijing.
Warsiti keberatan jika harus berganti barang dagangan. Dia masih punya kijing yang belum laku. Warsiti meminta Pemkot memberikan tempat bagi PKL agar bisa tetap berjualan kijing dan bahan material.
“Kalau tidak dijual, kijing ini untuk apa? Pemerintah apa mau membeli? Kami sekarang dipaksa untuk berjualan barang lain. Terus dapat barang itu dari mana? Pemerintah mau memberikan modal? Sekarang lapak sudah dibongkar. Saya bingung setelah ini akan bagaimana? Saya tidak punya pemasukan jika tidak berjualan. Seharusnya kami dikasih tempat baru yang bisa tetap berjualan seperti semula,” tutur Warsiti.