SOLOPOS.COM - Peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengerjakan soal dengan metode computer assisted test (CAT) di Graha Soloraya, Kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10/2014). Ujian yang berlansgung hingga Senin (27/10/2014) tersebut diikuti 10.656 peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi CPNS Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Solo. (Ardiansyah Indra Kumala/JIBI/Solopos)
Pemerintah belum menerbitkan pengumuman resmi terkait perekrutan PNS.
Solopos.com, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi yang bertanggung jawab dalam seleksi nasional penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan informasi rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2017.
“BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) saat ini masih melakukan evaluasi terhadap kebutuhan formasi jabatan-jabatan di instansi pemerintah pusat dan daerah yang masuk dalam kategori program prioritas pemerintah secara nasional, dan melakukan validasi kebutuhan jabatan prioritas yang dibutuhkan,” kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan dalam siaran persnya, Kamis (6/7/2017) siang.
Dijelaskan Ridwan sebagaimana dilansir situs Setkab.go.id, sesuai rapat BKN bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berlangsung, Rabu (5/7/2017), di Kantor Kementerian PANRB, masih dilakukan pembahasan terhadap kriteria pemenuhan kebutuhan dan evaluasi kriteria nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2014 lalu.
Untuk itu, Kepala Biro Humas BKN itu meminta masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi penerimaan CPNS yang marak beredar di media sosial.
Ia menegaskan, sumber resmi pengumuman penerimaan CPNS formasi umum hanya akan dikeluarkan oleh laman resmi pemerintah dalam website dengan domain go.id misalnya lewat www.bkn.go.id dan fanpage facebook (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) dan Twitter @BKNgoid.
“Setiap pengumuman resmi penerimaan CPNS formasi umum akan disampaikan kepada publik lengkap dengan mekanisme dan waktu pelaksanaannya,” tegas Ridwan seraya meminta masyarakat hanya memantau informasi penerimaan secara resmi dari website pemerintah.