SOLOPOS.COM - Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Wahyu Pradana Ade Putra menunjukan contoh retrisbusi dan tiket parkir illegal yang ada di kawasan pantai Gunungkidul, Rabu (5/7/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul masih menemukan adanya kebocoran retribusi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul masih menemukan adanya kebocoran retribusi, khususnya di kawasan pantai.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D Wahyu Pradana Ade Putra saat melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (5/7/2017).
Ade menjelaskan, permasalahan kebocoran retribusi ini terjadi pada saat libur lebaran beberapa hari lalu. Ia mengaku dapat membuktikan sendiri karena melakukan pengecekan sendiri. “Tidak hanya sekali karena saya mencoba sampai dua kali dan hasilnya tetap sama,” katanya kepada wartawan, Rabu kemarin.
Politikus PDI Perjuangan ini menceritakan, saat melakukan pemantauan menyamar sebagai pengunjung. Penyamaran ini dengan mengajak kelima orang teman dan menggunakan tiga sepeda motor.
Sesampainya di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pos Baron, salah seorang temannya menyerahkan uang Rp50.000 ke petugas. Hanya saja, lanjut Ade, saat akan menambah uang kekurangan tiket sebesar Rp10.000 ditolak oleh petugas dengan alasan sudah mencukupi untuk membayar tiket masuk.
“Setelah saya cek hanya diberikan tiga tiket berlaku untuk tiga orang. Kondisi itu berulang saat melakukan pengecekan kedua,” ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena kebocoran ini merugikan pemkab, khususnya menyangkut dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. “Jangan dibiarkan, apalagi sudah ada kasus Operasi Tangkap Tangan [OTT] berkaitan dengan pemungutan retribusi,” tegas Ade.