SOLOPOS.COM - Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)
Sri Mulyani menganggap daya beli masyarakat dipengaruhi penurunan harga komoditas pertambangan.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah menganggap menurunnya daya beli masyarakat merupakan implikasi dari pelemahan ekonomi selama beberapa waktu belakangan akibat menurunnya harga komoditas khususnya pertambangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah tengah berupaya memfokuskan belanja sosial melalui program-program Presiden yang meminta untuk PKH dinaikkan menjadi 10 juta keluarga, untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami menganggap untuk menaikkan daya beli adalah dengan confidence. Ini adalah kemampuan meningkatkan daya beli dengan upah yang meningkat. Ini tantangan untuk pemerintah,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/7/2017).
Adapun hal yang terus digenjot pemerintah yakni fokus untuk investasi di bidang infrastruktur dan human capital, pasalnya keduanya adalah faktor yang paling dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas.
Ketiga, pemerintah juga menyiapkan reformasi kebijakan atau policy reform yang akan terus dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memperbaiki minat investasi.
Sri Mulyani menambahkan, dilihat dari sisi permintaan, puncak inflasi akan terjadi di pertengahan tahun ini karena bertepatan dengan hari raya, tahun baru sekolah, sehingga memang dari sisi demand side untuk inflasi, yang paling puncak ada di bulan Juni.
“Tetapi Kalau dilihat dari sisi supply side, seharusnya untuk pangan, makanan, puncaknya ada di kuartal I, pada Maret-April, dan sekarang musim hujan agak panjang sampai Juni-Juli, sehingga kami lihat dari sisi makanan, kami harapkan tidak ada tekanan inflasi dari sisi demand,’ ungkapnya.
Adapun Badan Pusat Statistik menyatakan inflasi pada Juni 2017 berada di angka 0,69% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Juni 2016 yakni 0,66%, sementara yoy berada di angka 4,37%.