Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Senin (22/5/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Senin (22/5/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Senin, 19 Juni 2017 20:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

KORUPSI KLATEN
Kepala Dinas Jadi Pengepul Uang Suap

Korupsi dengan modus operandi uang suap pengisian jabatan yang dilakukan bupati nonaktif Klaten Sri Hartini juga melibatkan kepala dinas.

Solopos.com, SEMARANG — Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Wahyu Prasetyo mengaku menjadi pengepul uang suap pengisian jabatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Klaten Sri Hartini. Keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Klaten itu baru berakhir setelah Bupati Klaten itu ditangkap KPK.

Pengakuan itu dikemukakan Wahyu Prasetyo tatkala dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pisdana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan terdakwa bupati nonaktif Klaten Sri Hartini, Senin (19/6/2017). Dalam kesempatan itu, Wahyu mengaku mengusulkan delapan bawahannya untuk mengisi jabatan dalam perombakan organisasi perangkat daerah, Desember 2016.

“Ada delapan yang diusulkan dan oleh bupati ditanyakan bagaimana uang syukurannya,” katanya. Uang syukuran itu, menurut Sri Hartini yang dikisahkan kembali oleh Wahyu Prasetyo di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, harus diberikan mengingat Dinas Pertanian merupakan lahan basah yang banyak peminatnya.

Masih menurut Sri Hartini yang dikutip Wahyu dalam kesaksiannya, nilai uang syukuran yang harus diberikan oleh para calon pejabat bervariasi, tergantung jabatan yang akan mereka duduki. Total, untuk delapan bawahan yang diusulkannya, Wahyu harus mengumpulkan Rp260 juta untuk diserahkan kepada Sri Hartini.

“Total Rp260 juta, saya serahkan dalam dua tahap,” katanya dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Antonius Widjantono tersebut.

Uang syukuran itu, lanjut dia, diterima langsung oleh terdakwa dan disaksikan oleh Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Kabupaten Klaten Slamet. “Delapan orang yang diusulkan tersebut seluruhnya menempati posisi yang sudah ditentukan,” katanya.

Dalam sidang tindak pidana korupsi di Klaten kali ini, hakim memeriksa 15 orang sebagai saksi. Sebagian dari para saksi itu merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Selain itu, diperiksa juga keponakan Sri Hartini bernama Arif Jodi Purnomo yang diketahui mengetahui perkara tersebut.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan kerja
lowongan kerja PT. BPR SURYAMAS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

senin 5 juni

Kolom

GAGASAN
Ramadan di Bumi Pancasila

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/6/2017). Esai ini karya M. Zainal Anwar, dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah zainalanwar@gmail.com Solopos.com, SOLO–Di bawah ideologi Pancasila, menjalani puasa Ramadan di Indonesia menyajikan kemewahan luar…