SOLOPOS.COM - Menristek Dikti Mohamad Nasir memberikan sambutan pada pelantikan rektor dan direktur perguruan tinggi negeri di Jakarta, Senin (13/4/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Rencana pemilihan rektor di perguruan tinggi oleh Presiden ditanggapi Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta.
Solopos.com, SOLO—Wacana pemilihan rektor perguruan tinggi negeri (PTN) oleh Presiden perlu dibicarakan ulang dengan kalangan rektor PTN. Rektor Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Mudhofir, mengatakan selama ini pemerintah belum pernah berbicara dengan mereka.
“Agar tidak membuat kebingungan dan polemik, perlu pembicaraan dengan para rektor PTN,” kata dia, Selasa (6/6/2017). Pemerintah perlu menjelaskan secara detail tentang mekanisme pemilihan rektor PTN oleh Presiden agar tidak menimbulkan kesan intervensi. Meski dengan alasan untuk stabilitas perguruan tinggi, intervensi pemerintah tidak dibenarkan.
“Pemerintah jangan sampai menjadi otoriter dengan mengilangkan peran senat universitas. Untuk itu perlu dibicarakan ulang dengan para rektor PTN,” kata Mudhofir. Idealnya, menurut dia, pemelihan rektor tetap melalui senat universitas masing-masing PTN seperti yang berlangsung sekarang ini.
Senat universitas mengusulkan nama-nama calon rektor kepada Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) untuk PTN dan untuk rektor IAIN ke Menteri Agama. “Jangan menghilangkan hak warga kampus memilih pemimpin [rektor],” ujar dia.
Mudofir menambahkan meski pemilihan rektor PTN oleh Presiden masih wacana, namun karena disampaikan pejabat kalangan Istana bisa jadi terealisasi. “Jadi saat ini yang perlu dijelaskan kepada para rektor PTN adalah mekanisme pemilihan rektor oleh Presiden,” ujar dia.
Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ravik Karsidi, enggan mengomentari wacana pemilihan rektor PTN oleh Presiden. “Tidak perlu dikomentari,” kata dia singkat.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ingin Presiden terlibat dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Salah satu alasan pelibatan Presiden karena perguruan tinggi berperan penting membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. “Penentuan rektor akan diambil langsung oleh bapak Presiden, tidak boleh Menristekdikti. Ini yang kami usulkan. Syukur bisa di Istana pelantikannya,” kata Tjahjo.