Jateng
Minggu, 11 Juni 2017 - 20:50 WIB

PENDIDIKAN JATENG : Kalangan DPRD Jateng Tolak Sekolah Lima Hari Sepekan

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi siswa sekolah dasar (SD). (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Pendidikan Jateng yang bakal menerapkan program sekolah lima hari ditolak kalangan DPRD.

Semarangpos.com, SEMARANG — Kalangan DPRD Jateng menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berupa kegiatan belajar mengajar di sekolah selama lima hari mulai tahun ajaran 2017/2018.

Advertisement

“Kami minta dicabut karena pengambilan kebijakan itu tidak melibatkan berbagai ‘stake holder’, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah,” kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zen di Semarang, Minggu (11/6/2017).

Penolakan kebijakan Mendikbud tersebut juga atas aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan reses kalangan legislator berbagai daerah di Jateng. Ia menyebutkan bahwa ada sembilan aspek yang tidak diperhatikan Mendikbud saat pengambilan kebijakan sekolah lima hari itu sehingga harus dicabut.

Ke-9 aspek itu adalah aspek psikologis, aspek sarana dan prasarana, aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek akademik, aspek kompetensi non-akademik, aspek geografis, aspek mental spiritual, serta aspek ketahanan keluarga.

Advertisement

Menurut dia, daya serap pelajaran anak usia sekolah dasar setelah pukul 13.00 WIB tidak maksimal sehingga kalau kegiatan belajar mengajar sampai 16.00 WIB, maka keterserapan pendidikan di anak usia dini tidak tercapai.

Terkait dengan aspek ekonomi, kata dia, beban orang tua untuk uang saku akan bertambah, bahkan bisa dua kali lipat dari hari biasanya. “Berkaitan dengan aspek geografis, untuk sekolah di daerah pegunungan masih sulit terakses angkutan umum, hal ini banyak yang dikeluhkan masyarakat, terlebih untuk anak perempuan di malam hari,” ujarnya.

Selain itu, kata Zen, pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu, biasanya usai pulang sekolah selalu membantu orang tua mencari nafkah. “Anak Indonesia itu tidak semua orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, banyak sekeluarga harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, apa negara tega dengan kondisi ini?” katanya.

Advertisement

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif