SOLOPOS.COM - Ilustrasi peternakan ayam (JIBI/Solopos/Suharsih)
1 abad kemerdekaan perlu dipersiapkan sejak awal.
Harianjogja.com, JOGJA – Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah memfinalkan cetak biru atau blueprint dari konsep kedaulatan pangan hasil ternak. Hal itu dilakukan sebagai kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyambut 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045.
“Kita bertekad untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara dengan pemikiran dan kajian kritis guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Perlu mendapat perhatian waktu 28 tahun lagi bukan waktu yang panjang.
Dari pertimbangan itu, jelas dia, Fapet UGM ingin berkontribusi melalui penyediaan protein hewani asal ternak. Pangan dapat berasal dari tanaman (nabati) atau berasal dari hewan (hewani), yaitu ternak dan ikan.
Ali menjelaskan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa secara mandiri dalam menentukan kebijakan pangan. Sehingga dapat menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Menurut Ali, upaya menegakkan kedaulatan pangan setidaknya harus memperhatikan enam elemen penting. Pertama, hak dasar atau hak asasi manusia. Kedua, hak otonomi untuk mengelola pangan sendiri. Ketiga, perdagangan dan harga pangan yang berkeadilan. Keempat, dukungan demi keberlanjutan usaha tani. Kelima, kontrol faktor produksi seperti tanah, air, dan benih serta penyediaan produk pangan yang sehat. Keenam, kehalalan dan kethoyiban.
Ia mengatakan, jika keenam hal tersebut dipenuhi maka potensi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan terbuka luas.
“Karena itu, sudah saatnya Indonesia mulai melakukan upaya yang sungguh-sungguh atau jihad penegakan kedaulatan pangan,” tandasnya.
Argumentasinya, jelas dia, Indonesia punya lahan yang sangat subur, ditambah lagi jumlah penduduk yang sangat banyak sebagai salah satu kekuatan Indonesia menghadapi daya saing global saat ini. Kedaulatan pangan, jelas Ali, harus diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dan luar biasa besar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia untuk berdaulat dalam bidang pangan, sembari memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa.
“Jadi, jihad kedaulatan pangan harus dimaknai sebagai segala daya dan upaya yang sungguh-sungguh dan sangat serius yang harus dilakukan oleh suatu bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan yang halalan thayiban bagi warga negaranya dalam rangka mencari rida Tuhan Yang Maha Esa,” tambah Ali.
Sementara tu Ketua Senat Fapet UGM Zaenal Bachruddin menambahkan, upaya mewujudkan kedaulatan pangan secara nasional memerlukan sinergisitas beberapa komponen bangsa. Komponen tersebut antara lain akademisi, masyarakat termasuk pengusaha dan pemerintah yang diwakili oleh beberapa kementerian, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lain sebagainya. Sinergisitas dan mau berbagi antar mereka merupakan suatu keniscayaan.