SOLOPOS.COM - Logo Universitas Gajah Mada (UGM)
Mengarahkan mahasiswa dalam memilih penceramah yang materinya selalu memegang prinsip keutuhan NKRI
Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada bakal menempuh langkah menangkal beredarnya paham radikal. Salah satunya dengan mengambil alih pengelolaan masjid kampus UGM yang semula diurus yayasan, untuk dikelola Badan Pengelolaan Masjid Kampus UGM.
Baca juga : UNIVERSITAS GADJAH MADA : Tangkal Radikalisasi, Kegiatan di Masjid Kampus Bakal Diawasi
Rektor UGM Panut Mulyono menuturkan dalam pengelolaan masjid kampus di UGM, pada prinsipnya harus ada pendampingan dengan melibatkan dosen. UGM berusaha menyatukan komunitas-komunitas dari berbagai aliran agar bisa saling berdampingan.
“Kalau sudah begitu, diharapkan masing-masing bisa saling belajar dan memengaruhi ke arah yang lebih positif. Islam sebagai rahmatan lil alamin,” katanya saat acara silaturahmi dan buka puasa Pimpinan UGM dengan media massa di University Club Hotel & Convention, Senin (5/6/2017).
Dosen pendamping, kata Panut, juga memiliki fungsi mengarahkan mahasiswa dalam memilih penceramah yang materinya selalu memegang prinsip kebangsaan dan keutuhan NKRI di setiap kegiatan di Masjid Kampus UGM.
Namun, Panut menegaskan adanya Badan Pengelolaan Masjid Kampus itu bukan berarti UGM hendak membatasi kekayaan khazanah keilmuan mahasiswa. Menurutnya mahasiswa bebas belajar agama, ideologi, politik apa pun. “Yang tidak boleh itu jika sampai menyuarakan dan memaksakan untuk mengubah bentuk negara dan mengganti Pancasila. Sikap kami tegas untuk hal itu. Menolak,” ucapnya.
Adanya Badan Pengelolaan Masjid Kampus, kata Panut, akan membuat semua kegiatan di masjid UGM lebih termonitor. Badan Pengelolaan Masjid Kampus UGM ini nantinya berisi dosen-dosen yang memiliki beragam aliran atau ideologi Keislaman. Para dosen tersebut nantinya akan dilibatkan dalam pengelolaan masjid dalam sebuah wadah bernama Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai unsur pembimbing, pembina dan penasihat.
Pada awal Mei lalu, Dosen Fakultas Teknik dan Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang berisi keprihatinan terkait dengan ancaman paham radikal dan anti-Pancasila.
Dia menggambarkan bagaimana kondisi dunia pendidikan saat ini, sekolah-sekolah negeri dan universitas negeri termasuk UGM, begitu sangat radikal, intoleran, menggerogoti ideologi negara Pancasila, dan keutuhan NKRI.
Dalam surat terbuka yang terdiri dari enam pokok itu, Bagas juga menyinggung penggunaan fasilitas negara di kampus-kampus untuk kegiatan politik radikal agama yang menggerogoti eksistensi NKRI. Ia juga meminta kegiatan-kegiatan di masjid-masjid diawasi, jangan sampai masjid yang mestinya jadi tempat ibadah, justru malah jadi tempat menebar kebencian antar anak bangsa dan sarang penjahat negara.