SOLOPOS.COM - Empat anggota DPD melakukan aksi protes disaksikan Ketua DPD Oesma Sapta Odang (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono saat pembukaan masa sidang DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Tetap menjalankan reses dan akan melaporkan walaupun itu menggunakan uang sendiri
Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak empat senator asal DIY di Dewan Perwakilan Daerah tidak memperoleh dana reses yang jumlahnya mencapai ratusan juta.
Anggota DPD asal DIY, GKR Hemas, menyatakan menolak kepemimpinan Oesman Sapta Oedang (Oso) karena pelantikan Oso tak memiliki kekuatan hukum tetap. Alasannya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat pernyataan terkait Peraturan DPD RI No.1/2016 tentang tata tertib bertentangan dengan UU No.17/2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD.
Para anggota sebenarnya diminta menandatangani keikutsertaannya mendukung Oso namun senator asal DIY sepakat untuk menolak. Akibatnya, anggota DPD RI asal DIY tidak memperoleh dana reses. “Kami menolak bukan soal jabatan melainkan ada penerobosan aturan hukum terkait dengan persoalan ini,” ungkap Hemas dalam keterangan persnya di Gedung DPD RI, Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Kota Jogja, Jumat (2/6/2017).
Hemas menambahkan meski tidak memperoleh dana reses namun ia tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk menemui masyarakat. Kegiatan itu dilakukan Hemas menggunakan dana pribadi. Di balik tanda tangan dana reses itu ada surat pernyataan dukungan kepada pimpinan yang baru.
“Namun, kami [senator DIY] tidak menandatangani walaupun dana reses tidak sampai ke kami selaku anggota. Kami tetap menjalankan reses dan akan melaporkan walaupun itu menggunakan uang sendiri,” ujarnya.
Senator asal DIY lainnya, Afnan Hadikusumo, menambahkan jumlah dana reses setiap anggota sebesar Rp146 juta dalam setahun sebanyak empat kali. Total ada 44 anggota dari 132 anggota DPD RI yang menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Oso sehingga tidak memperoleh dana reses.