SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)
Perparkiran Solo, Pemkot dinilai membuat kebijakan tanpa solusi dengan menyeterilkan Jl. Kol. Sutarto.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dianggap bertindak semena-mena terkait kebijakan larangan parkir dan pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Kolonel Sutarto, Jebres.
Kalangan DPRD Solo menilai Pemkot asal melarang tanpa memikirkan solusi. Semestinya, sebelum mengeluarkan kebijakan ini Pemkot melakukan kajian matang lantaran bakal berdampak pada perekonomian Kota Solo.
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, menilai Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan asal mengeluarkan kebijakan dan bersifat dadakan tanpa memikirkan solusinya. Menurutnya, tanpa adanya kajian yang benar-benar matang, masyarakat akan dirugikan.
“Kaji dulu secara matang sebelum melarang soal parkir ini. Selain itu, bagaimana solusinya apabila tidak diperbolehkan parkir di sana. Janganlah mengeksekusi kebijakan dulu baru nanti merencanakan solusinya,” ungkapnya, kepada Solopos.com, Minggu (4/6/2017).
Menurutnya, kawasan Jl. Kolonel Sutarto merupakan salah satu pusat perdagangan. Toko-toko di kawasan itu sudah ada sebelum Pemkot membuat peraturan yang mengharuskan pusat perdagangan menyediakan lahan parkir. Artinya wajar jika saat ini kebanyakan toko dan tempat usaha di kawasan itu belum memiliki lahan parkir sendiri. (Baca juga: Sosialisasi Larangan Parkir di Jl. Kol. Sutarto Belum Maksimal)
DPRD menilai kondisi ini semestinya disikapi dan harus ada solusi. Di samping itu, ia juga menyesalkan kebijakan Dishub yang dikeluarkan di tengah perjalanan pelaksanaan APBD. Pemberlakuan kebijakan itu tentunya bakal membawa konsekuensi sendiri.
Hal ini lantaran semua perhitungan pendapatan dalam satu tahun sudah dialokasikan dan direncanakan untuk pengeluarannya secara detail. “Kalau ada kebijakan di tengah jalan pasti akan mengurangi pendapatan. Tentunya apabila pendapatan berkurang otomatis akan memengaruhi atau mengurangi belanja,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, turut menyesalkan dan menyayangkan kebijakan yang diambil tanpa adanya kajian matang. Hal ini terutama yang berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi.
“Semestinya juga harus ada solusi dari permasalahannya. Seharusnya titik-titik parkir alternatif juga diberikan sebagai solusi. Selain itu, pelaku usaha di sepanjang jalan itu bagaimana, dampak sosial yang mungkin muncul seperti apa, serta bagaimana penertibannya. Semua ini harus dikaji,” katanya.