SOLOPOS.COM - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Kampus Universitas Diponegoro Semarang jadi lahan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan melalui kegiatan kuliah umum.
Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyosialisasikan sistem jaminan sosial di Indonesia kepada mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Caranya dengan menggelar kuliah umum di kampus Undip Tembalang, Kota Semarang.
“Kuliah umum yang kami laksanakan di Fakultas Hukum Undip ini penting untuk melihat kajian hukum dari implementasi sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia,” kata Direkur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto seusai memberikan kuliah umum di Kampus Undip Tembalang, Semarang, Jumat (26/5/2017).
Pada kesempatan tersebut Agus mengajak mahasiswa membandingkan pengelolaan dana dari program jaminan sosial antara Indonesia dan negara lain. Di negara lain, katanya, dana dari program jaminan sosial dapat digunakan untuk mendanai program infrastruktur pemerintah tanpa harus menggunakan dana dari sumber lain.
“Belum lama ini saya berkunjung ke Korea, salah satunya di sana ada jembatan besar yang menghubungkan dua kota. Ternyata dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut dari program jaminan sosial,” katanya.
Menurut dia, hal itu belum terlaksana secara penuh di Indonesia. Meski demikian, bukan berarti BPJS Ketenagakerjaan belum mengeluarkan dana sepeserpun untuk pembangunan infrastruktur.
“Sejauh ini total dana dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp90 triliun,” katanya. Ia lalu berandai-andai jika saja dana tersebut bisa mencapai Rp5.000 triliun, maka pemerintah tentu tak perlu kebingungan mencari sumber lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Agus Susanto juga membandingkan pelaksanaan jaminan sosial di beberapa negara dengan di Indonesia. Menurut dia, iuran jaminan sosial di Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan dengan manfaatnya yang sangat besar.
“Khusus untuk program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru dimulai dengan persentase total iuran sebesar 3%, sedangkan negara lain rata-rata sudah mencapai dua digit, bahkan di Italia sudah dengan pemotongan iuran sebesar 33% dari upah,” katanya.
Ia mengatakan pelaksanaan jaminan sosial yang diterapkan di Indonesia sangat menguntungkan masyarakat namun berpotensi merugikan keuangan negara. “Selain itu juga menjadi ancaman risiko sosial di kemudian hari apabila negara tidak mampu secara finansial menopang pendanaannya,” katanya.
Oleh karenanya, melalui kuliah umum di kampus Undip Semarang itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat membangun kesadaran di lingkungan civitas academica terkait pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial. “Kami berharap ketika para mahasiswa kembali ke masyarakat untuk berkarya, mereka dapat menyebarkan pengetahuan yang diperoleh khususnya mengenai program jaminan sosial kepada masyarakat,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya