SOLOPOS.COM - Ilustrasi tower atau menara besi. (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Tower Bantul, pemilik menara tak hanya mengurus izin.
Harianjogja.com, BANTUL — Tak hanya bertanggungjawab terhadap izin saja, pengusaha pemilik menara kini juga bakal diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan pembongkaran menara.
Baca Juga : TOWER BANTUL : Uang Jasa Bongkar Wajib Disetor Awal
Masuknya ketentuan ini, menurut Ketua Pansus III DPRD Bantul Suryono, tak lepas dari banyaknya pemilik menara telekomunikasi yang mbalelo. Mereka seolah mengabaikan regulasi pendirian tanpa mengurus berbagai dokumen perizinan. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendati begitu, perobohan merupakan sanksi terakhir bila pemilik menara tak mengindahkan surat teguran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Tahapannya ada sanksi administratif berupa teguran beberapa kali hingga penyegelan. Baru setelah itu pembongkaran atas penetapan pengadilan,” jelas Suryono lagi, Selasa (23/5/2017).
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul Nugroho Eko Setyanto menjelaskan, hingga kini belum ada perkembangan terkait hasil verifikasi terhadap 58 unit menara telekomunikasi yang belum jelas status izinnya. Saat dihubungi, dirinya mengaku sudah berupaya melakukan jemput bola dengan cara menghubungi langsung pengusaha pemilik menara tersebut.
“Mereka bilangnya masih mengurus izin. Saya harap bisa jelas sebelum perda baru nantinya disahkan,” kata Nugroho.
Secara keseluruhan, dari total 351 unit menara yang terdata, hanya 244 unit di antaranya saja yang dipastikan berizin, sedangkan 49 unit lainnya tidak. Kesulitan melakukan verifikasi ulang itu, diakuinya lantaran hampir semua perusahaan pemilik menara itu berada di Jakarta. “Total ada 21 perusahaan pemilik menara di Bantul. Kebanyakan mereka berkantor di Jakarta. Hanya beberapa saja yang di Jogja,” katanya.