Jogja
Senin, 22 Mei 2017 - 02:21 WIB

PDAM Gunungkidul Baru Bisa Penuhi 58% Kebutuhan Air

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Seorang pesepeda sedang melintas di jalur pemasangan pipa baru milik PDAM Tirta Handayani di Jalan Taman Bhakti, Wonosari, Kamis (29/9/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)

Pemenuhan air bersih oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui PDAM Tirta Handayani belum dapat menjangkau semua warga

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemenuhan air bersih oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani belum dapat menjangkau semua warga. Tercatat PDAM baru dapat melayani 58% kebutuhan air bersih untuk warga Gunungkidul.

Advertisement

Direktur Utama PDAM Tirta Handayani, Isnawan Febriyanto mengatakan kawasan selatan Gunungkidul seperti Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Tepus adalah kawasan yang masih belum dapat semua dijangkau oleh PDAM.

Kondisi geografis wilayah tersebut yang berbukit dan jauh dari sumber mata air menjadi kendala utama bagi PDAM untuk menyalurkan air. “Yang baru dapat dijangkau oleh PDAM itu sekitar 58%,” kata dia, Jumat (19/5/2017).

Sejatinya PDAM dapat menjangkau seluruh kawasan, hanya saja untuk instalasi air yang jaraknya jauh dengan sumber mata air, membutuhkan modal yang cukup besar.

Advertisement

Dia menyontohkan di kawasan Tepus misalnya ada yang sampai membutuhkan dua sampai tiga pompa untuk mengalirkan air ke pemukiman warga.

“Kalau kami memaksakan diri nanti biaya operasionalnya membengkak. Sekarang saja untuk biaya listrik sudah menembus Rp1,7 miliar, padahal ini belum sampai pada puncak kemarau,” ujar Isnawan.

Biaya opersional khusunya biaya listrik untuk mengoprasionalkan pompa dikatakanya sangat besar. Pada musim kemarau saat debit air turun, listrik yang digunakan semakin besar. Pada musim kemarau tahun lalu saja biaya listrik mencapai Rp1,8 miliar. Dia khawatir jika memaksakan diri biaya listrik bisa mencapai Rp2 miliar lebih.

Advertisement

Namun disisi lain jika pihaknya melakukan pembatasan, maka distribusi air bersih untuk warga akan tidak merata.

“Kalau kami batasi nanti malah yang teraliri hanya itu-itu saja. Sekarang ini kami sedang mencari solusi dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk meyediakan pipa istalasi,” ungkapnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif