SOLOPOS.COM - Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Soloraya membawa poster saat menggelar aksi di Bundaran Gladak, Solo, Jumat (9/3/2012). (Dok/JIBI/Solopos)
Kejakgung menyatakan pembubaran HTI sedang diproses menunggu terbitnya keppres.
Solopos.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui keputusan presiden (keppers) yang saat ini sedang diproses.
“Sedang diproses, mungkin hampir sepanjang pekan ini kejaksaan aktif di dalam membahas proses penanganan HTI,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (19/5/2017).
Menurut Prasetyo, sampai saat ini ada pertemuan koordinasi membahas masalah langkah apa yang paling tepat untuk diambil menyikapi HTI. “Jadi tunggu saja seperti apa keputusan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan ada beberapa opsi untuk membubarkan HTI bisa melalui keppres atau perppu. “Sekarang sedang dimatangkan,” katanya.
“Kejakaan masih komitmen sampai kapan pun ingin tetap mempertahankan NKRI yang utuh, tidak terpecah-pecah dan tidak tergantikan dengan filosofi paham lain yang tidak sesuai dengan paham kita sendiri. Kita punya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika,” katanya.
Sebelumnya, Kejakgung menunggu bukti-bukti pembubaran HTI dari pemerintah untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan. “Bukti sedang dikumpulkan. Kita terima bukti-bukti dahulu, kita akan teliti lagi, dicermati lagi untuk dasar mengajukan tuntutan,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat.
Jadi, kata dia, saat ini masih dalam proses untuk dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dan situasi saat ini. Menurutnya, bukti itu sudah ada dari Polri, Kemendagri, dan Kemenkumham. “Ini kan salurannya kalaupun harus ditempuh upaya langkah-langkah hukum mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk dibubarkan,” tuturnya.
Ia menjelaskan dasar untuk membubarkan HTI tidak harus secara fisik saja, namun juga ideologis atau pandangan-pandangan yang mempunyai obsesi untuk menerapkan sistem khilafah. “Ya khilafah tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh bangsa kita, kita punya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujarnya.