SOLOPOS.COM - SMKN 4 Solo - Ilustrasi (smkn4solo.sch.id)
Pendidikan Solo, Kemendikbud resmi meluncurkan revitalisasi SMK.
Solopos.com, SOLO — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi meluncurkan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tengah pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK XXV 2017 di Stadion Manahan Solo, Rabu (17/5/2017).
Program tersebut tidak hanya akan mencakup rehabilitasi fisik fasilitas dan sarana prasarana semata tapi juga revitalisasi kurikulum pembelajaran, guru atau tenaga pendidik, kerja sama dengan lembaga atau industri, hingga kualitas lulusan.
Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhamad, yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy, dalam peluncuran Program Revitalisasi SMK, Rabu.
Hamid menyebutkan tahun ini pemerintah mengucurkan anggaran untuk Bidang SMK, termasuk yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Revitalisasi SMK tersebut senilai Rp5,3 triliun. Dana tersebut terdiri atas Rp3,4 triliun dari APBN 2017 ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK senilai Rp1,9 triliun.
“Revitalisasi kan mencakup lima komponen, jadi untuk dukungan anggarannya ya senilai Rp5,3 triliun tersebut yang kami siapkan. Dari pusat Rp3,4 triliun, didukung dana dari daerah sekitar Rp1,9 triliun,” bebernya.
Hamid menjelaskan Program Revitalisasi SMK tujuan utamanya menghasilkan lulusan SMK dengan kualitas sesuai standar dunia usaha dunia industri (DUDI). Tahun ini pelaksanaan program itu diawali dengan menyasar 219 SMK yang melaksanakan revitalisasi SMK. Dia menjabarkan komponen pertama revitalisasi adalah kurikulum pembelajarannya.
“Kurikulum yang diterapkan harus responsif terhadap kebutuhan industri,” tegasnya.
Berikutnya revitalisasi terhadap kualitas kompetensi tenaga pengajar, baik tenaga pengajar di SMK dalam hal ini guru, maupun mentor yang akan membimbing di industri, harus ditingkatkan. Misalnya dengan mengikutsertakan mereka dalam program-program pendidikan dan pelatihan (diklat).
Peningkatan pun dilakukan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Saat ini untuk Bidang SMK ada kekurangan guru hingga sekitar 91.861 orang. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah menargetkan pemenuhan tenaga guru akan tercapai 2019 mendatang.
“Sementara untuk peningkatan kualitas guru dan kompetensinya, langkah dan upaya yang dilakukan sifatnya terus menerus, berkesinambugan, dan berkelanjutan,” katanya.
Dari sisi fasilitas belajar di sekolah, Hamid mengakui masih banyak SMK yang tidak memiliki ruang praktik maupun peralatan memadai. “Kalaupun ada, ruang praktik, fasilitas, atau peralatan praktik juga kurang up to date sehingga ini harus diupayakan agar ada peningkatan terus menerus,” imbuhnya.
Berikutnya dalam revitalisasi, Hamid menyatakan SMK harus memiliki institusi pasangan yang mendukung pembelajaran siswa, termasuk tempat bagi siswa-siswanya untuk magang, praktik, sekaligus bisa menjadi pasar kerja bagi lulusan SMK tersebut.
“Untuk itulah SMK harus meningkatkan dan mengintensifkan kerja sama dengan dunia usaha dunia industri,” katanya.
Menurut dia, bidang kejuruan merupakan bidang lintas sektor. Untuk itu juga perlu perbaikan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun antarkementerian.
“Kami juga meningkatkan kerja sama dengan beberapa kementerian lainnya, misalnya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan beberapa lainnya,” imbuh dia.
Sedangkan unsur berikutnya, yaitu revitalisasi terhadap kualitas lulusan SMK. Hamid menyatakan setiap lulusan dari SMK harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI. Kualitas lulusan SMK akan menentukan apakah SMK bisa merespons kebutuhan DUDI atau tidak.
Hamid menyatakan pemerintah akan menangani secara langsung 219 SMK yang melaksanakan revitalisasi SMK tersebut. Jumlah SMK seluruhnya di Indonesia totalnya 13.600 sekolah, dengan persentase SMK swasta sebesar 73 persen, dan SMK negeri 27 persen.
Dia mengungkapkan 219 SMK yang ditunjuk melaksanakan revitalisasi antara lain karena tergolong SMK yang dinilai kurang atau tidak produktif. “SMK yang tidak produktif itulah yang harus direvitalisasi agar produktif,” tegasnya.
Namun, dia menjelaskan SMK-SMK tersebut harus memiliki kriteria khusus, di antaranya memiliki program keahlian dibutuhkan oleh DUDI, jumlah siswa masih kurang dari 60 orang, ketersediaan guru yang relatif tidak terlalu kurang, memiliki lahan kampus yang masih bisa dikembangkan hingga SMK yang tidak memiliki pasangan DUDI.
Penanganan tahap pertama terhadap 219 SMK ini ditarget selesai Oktober-November 2017 ini. “Itu untuk yang revitalisasi fisik ya, di dalamnya sarana prasarana, fasilitas pembelajaran, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan untuk tenaga guru kan proses jadi harus terus menerus. Namun, tetap ada target 2018 mereka sudah siap sebab secara target, pemerintah pusat berharap pelaksanaan revitalisasi SMK tersebut nantinya bisa mencapai sekitar 1.650 SMK,” paparnya.
Namun, selain oleh pemerintah pusat, Hamid mengatakan penanganan terhadap SMK lainnya akan dilakukan pemerintah di masing-masing provinsi. “Kalau keseluruhan SMK kita ini kan ada sekitar 13.600 sekolah sehingga ada 34 provinsi di Indonesia yang akan ikut menangani SMK-SMK lain yang belum ditangani pemerintah pusat,” tambahnya.
Terkait keterserapan lulusan SMK di DUDI, Hamid menyatakan saat ini SMK-SMK yang kualitasnya sudah baik keterserapan bekerja untuk lulusan rata-rata mencapai minimal 82 persen dan diserap pada enam bulan pertama kelulusan.
“Bahkan sebelum lulus pun mereka sudah diterima bekerja. Tapi itu untuk SMK yang kualitasnya bagus ya. Sedangkan untuk SMK yang belum bagus ya dengan revitalisasi SMK ini akan kami dorong untuk ditingkatkan kualitasnya,” tandasnya.