SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru (Dok. JIBI/Harian Jogja)
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kulonprogo masih punya banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan ribuan warga buta aksara
Harianjogja.com, KULONPROGO-Angka melek huruf tahun 2016 mengalami peningkatan cukup signifikan hingga menjadi 94,30%. Meski begitu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kulonprogo masih punya banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan ribuan warga buta aksara.
Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Dikpora Kulonprogo, Taryono mengatakan, sebanyak 6.615 orang berusia 15-59 tahun tercatat belum melek huruf pada akhir 2016 lalu.
Angka itu didapatkan setelah pemerintah berhasil menuntaskan 720 warga belajar dari buta aksara selama tahun tersebut. “Tahun ini kami menargetkan bisa menuntaskan paling tidak 500 warga belajar,” ungkap Taryono, Selasa (16/5/2017).
Taryono memaparkan, Dinas Dikpora Kulonprogo berupaya menelusuri warga yang belum bisa membaca dan menulis. Mereka bakal diarahkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan selama enam bulan yang dilaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
Mereka tidak hanya belajar membaca dan menulis tetapi juga berhitung. Para warga belajar itu kemudian berhak atas surat keterangan melek aksara setelah lolos evaluasi.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Dikpora Kulonprogo, Tutik Sriyani mengungkapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi warga belajar saat menjalani pendidikan keaksaraan. Mereka umumnya mengeluh tidak bisa latihan setiap hari di rumah karena tidak memiliki kaca mata baca.
Usia warga belajar rata-rata memang 45-55 tahun sehingga banyak sudah mengalami gangguan penglihatan. Namun, mereka mengaku tidak mampu membeli kaca mata baca yang layak karena keterbatasan ekonomi.
Pemkab Kulonprogo berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan berupa kaca mata baca. “Nanti ada tes mata dulu. Tahun lalu ada 300 kaca mata yang dibagikan. Tahun ini ada 300 juga,” ujar Tutik.
Penyelenggara pendidikan keaksaraan mencapai 52 PKBM. Tutik lalu mengatakan, proses pembelajaran tidak harus dilaksanakan di dalam kelas atau sekretariat PKBM. Warga belajar bisa berdiskusi dengan tutor untuk menentukan lokasi alternatif, misalnya dengan menumpang di sekolah terdekat atau rumah salah satu warga belajar.
Menurut Tutik, warga belajar juga cenderung tidak suka konsep pembelajaran formal di dalam kelas. Itulah mengapa mereka tidak hanya diminta belajar membaca, menulis, dan berhitung.
“Jadi sering kali dikasih iming-iming agar mereka tertarik belajar, seperti pelatihan keterampilan menjahit, memasak, peternakan, atau membuat kerajinan dan kue,” kata Tutik.